Wajib Tahu! Ini Risiko Jika Tidak Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak

Membayar dan melaporkan pajak merupakan tanggung jawab utama setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Kewajiban ini tidak hanya menjadi bentuk kontribusi terhadap negara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan pembangunan nasional.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kepatuhan pajak. Padahal, jika diabaikan, ada sanksi serius yang menanti, baik berupa denda administratif maupun sanksi pidana.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan telah menetapkan sanksi bagi siapa pun yang lalai atau sengaja tidak menjalankan kewajiban perpajakan.

Tujuan dari pemberlakuan sanksi ini adalah untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat dua kategori utama sanksi bagi pelanggaran perpajakan:

Sanksi Administratif

Berupa denda, bunga keterlambatan, dan kenaikan tarif. Sanksi ini umumnya dikenakan pada pelanggaran ringan seperti keterlambatan bayar atau lapor.

Sanksi Pidana

Dikenakan bagi pelanggaran serius yang bersifat merugikan negara secara langsung. Umumnya berlaku jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau berulang.

Kedua jenis sanksi ini berlaku dalam berbagai skenario, baik untuk keterlambatan membayar pajak, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, hingga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sanksi Akibat Terlambat atau Tidak Membayar Pajak

Sanksi Akibat Terlambat atau Tidak Membayar Pajak

Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah keterlambatan dalam membayar pajak.

Menurut Pasal 9 Ayat 2a dan 2b UU KUP, keterlambatan ini akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan.

Misalnya, jika seseorang seharusnya membayar Pajak Penghasilan (PPh) pada tanggal 15 bulan berikutnya namun baru melunasinya satu minggu setelah jatuh tempo, maka ia tetap akan dikenai bunga sebesar 2% untuk satu bulan penuh.

Sistem ini tidak membedakan keterlambatan satu hari atau dua minggu; selama pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka sanksi tetap berlaku.

Sanksi Pidana untuk Pelanggaran Serius

Jika keterlambatan atau ketidakpatuhan dilakukan secara sengaja dan dalam skala besar, maka pelanggaran tersebut bisa dikategorikan sebagai pidana.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 UU KUP, seseorang yang sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dapat dikenakan sanksi berat, yaitu:

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang tidak disetor.

Contohnya, seorang pengusaha yang memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumennya, namun tidak menyetorkannya ke negara, bisa dikenai sanksi pidana.

Terlebih jika pengusaha tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelanggaran menjadi semakin berat.

Konsekuensi Tidak Melaporkan SPT

Tak hanya pembayaran pajak, pelaporan pajak juga merupakan kewajiban yang tak boleh diabaikan. Setiap Wajib Pajak harus melaporkan SPT baik bulanan (SPT Masa) maupun tahunan (SPT Tahunan).

Keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan SPT juga memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan peraturan, berikut adalah sanksi denda bagi yang telat atau tidak melaporkan SPT:

• Rp500.000 untuk SPT Masa PPN.
• Rp100.000 untuk jenis SPT Masa lainnya.
• Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan.
• Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Lebih jauh lagi, apabila kelalaian ini menyebabkan kerugian pada penerimaan negara dan dilakukan lebih dari sekali, maka Wajib Pajak dapat dikenai denda tambahan sebesar 1 sampai 2 kali lipat dari pajak yang tidak dibayar.

Bahkan, sanksi pidana juga dapat diterapkan dengan ancaman kurungan 3 bulan hingga 1 tahun.

Batas Waktu Pelaporan SPT

Untuk menghindari sanksi, Wajib Pajak harus mengetahui batas waktu pelaporan SPT sesuai jenisnya:

SPT Masa: Disampaikan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya 31 Maret).
SPT Tahunan PPh Badan: Disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya 30 April).

Melampaui batas waktu tersebut tanpa alasan yang sah akan memicu sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan

Pemerintah terus berupaya mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, salah satunya dengan menyediakan layanan perpajakan berbasis digital seperti:

• e-Filing untuk pelaporan SPT secara online.
• e-Billing untuk pembayaran pajak secara daring.

Aplikasi DJP Online yang memudahkan akses semua layanan pajak dalam satu platform.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak adalah instrumen penting dalam menopang pembangunan negara. Melalui pajak, pemerintah bisa membangun infrastruktur, memberikan pelayanan publik, hingga menjamin kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak harus menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Kelalaian atau ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas ketidakpatuhan pajak.

Dengan memahami sanksi administratif maupun pidana yang mungkin dikenakan, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan bijak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Lebih baik mencegah daripada harus berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berat.

Jadi, pastikan Anda selalu mengecek jadwal pelaporan dan pembayaran pajak, serta manfaatkan semua fasilitas digital yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi kewajiban Anda secara mudah dan tepat waktu.(taa)