Tidak Ikut Retret Kepala Daerah, Ini Kata Gubernur Bali Wayan Koster

Sebanyak sepuluh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan tidak mengikuti program Retret Kepala Daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Salah satu nama yang tidak hadir dalam agenda tersebut adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Wayan Koster telah kembali ke Bali sejak Selasa, 25 Februari 2025, dan mulai melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dari kediamannya.

“Baru datang kemarin malam, tugas-tugas kantor dikerjakan di rumah,” ujarnya saat dihubungi di Denpasar, Rabu (26/2/2025), seperti yang dikutip dari Antara.

Ia memastikan bahwa dirinya tidak akan mengikuti retret kepala daerah pada gelombang pertama, namun akan bergabung dalam pembekalan pada gelombang kedua.

“(Ikut) gelombang kedua, menunggu selesai proses di Mahkamah Konstitusi, sebanyak 40 kepala daerah,” katanya.

Pada gelombang kedua nanti, Wayan Koster juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP di Provinsi Bali yang belum mengikuti pembekalan akan turut serta.

“Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Bali dipastikan akan ikut acara retret pada gelombang kedua,” tambahnya.

Aktivitas Gubernur Bali Setelah Kembali

Wayan Koster memastikan bahwa ia dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Bali akan ikut serta dalam program tersebut setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai.

Setelah kembali ke Bali, aktivitas Wayan Koster terpantau masih terbatas di kediamannya.

Hingga siang hari, ia belum menjadwalkan hadir di kantor. Kantor Gubernur Bali yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Renon, Denpasar, tampak sepi dengan hanya diisi oleh pegawai yang tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.

Kepala Bidang Humas Pemerintah Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Purianto, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada agenda resmi yang dijadwalkan untuk Gubernur Bali.

“Sementara agenda semua pimpinan belum termonitor dari ajudan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali, I Wayan Budiasa, mengungkapkan bahwa sembilan bupati dan wali kota dari Bali telah berada di Yogyakarta untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang.

Menurutnya, hanya Gubernur Bali yang masih berada di Denpasar pada saat itu karena adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kader PDIP menunda perjalanan menuju retret.

“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap ikut retret atau tidak.

Kalau teman-teman kepala daerah, bupati, dan wali kota, posisinya saat ini sudah berada di Yogyakarta. Kalau Pak Gubernur Bali, rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata Budiasa pada Jumat, 21 Februari 2025.

Biro Umum Pemprov Bali juga tidak dapat memastikan apakah Gubernur Bali akan hadir dalam pembukaan retret kepala daerah. Meski demikian, tiket keberangkatan ke Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.

Sepuluh Kader PDIP Tidak Hadir di Retret Kepala Daerah

Hingga hari keenam penyelenggaraan, sepuluh kepala daerah dari PDIP tidak kunjung hadir di lokasi pembekalan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa sembilan kepala daerah berasal dari Bali, sementara satu lainnya berasal dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

“Sebanyak sembilan kepala daerah dari Bali dan satu dari Asmat belum hadir,” ungkap Bima di lokasi retret.

Panitia retret masih mempertimbangkan apakah akan tetap menunggu kehadiran peserta pengganti dari sepuluh daerah tersebut, mengingat acara hanya tersisa dua hari lagi.

“Ini kan waktunya sudah di ujung-ujung, apakah memungkinkan untuk Sekda atau pembekalan berikutnya,” kata Bima.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat PDIP telah mengeluarkan surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta para kadernya yang menjabat kepala daerah untuk menunda keberangkatan mereka ke retret di Akmil Magelang.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan terkait dengan kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, sebanyak 47 kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka. Namun, sebagian besar akhirnya hadir secara bertahap pada 23 dan 24 Februari 2025. Hingga kini, hanya tersisa sepuluh kepala daerah yang tidak hadir, yaitu:

• Gubernur Bali I Wayan Koster
• Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara
• Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa
• Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta
• Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra
• Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra
• Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan
• Bupati Klungkung I Made Satria
• Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya
• Bupati Asmat, Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo

Klarifikasi PDIP

Menanggapi isu bahwa PDIP melarang kadernya untuk mengikuti retret kepala daerah, juru bicara partai, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa PDIP hanya menginstruksikan penundaan keberangkatan, bukan melarang.

Menurutnya, keputusan ini diambil demi mempertimbangkan situasi politik yang tengah berkembang.

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Basarah menegaskan bahwa PDIP tetap berkomitmen dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah.

Namun, partai juga memiliki pertimbangan strategis dalam mengatur keberangkatan para kadernya.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan retret kepala daerah gelombang kedua akan dilaksanakan.

Namun, Wayan Koster memastikan bahwa ia dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Bali akan ikut serta dalam program tersebut setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai.

Dengan dinamika yang terjadi, keputusan PDIP untuk menunda keberangkatan kadernya ke retret kepala daerah semakin menambah perhatian publik terhadap manuver politik partai tersebut di tengah transisi pemerintahan.(vip)