Tahap Awal Sekolah Rakyat Banyuwangi Dimulai Juli 2025 untuk 100 Siswa

Banyuwangi bersiap menjadi lokasi pertama pelaksanaan program pendidikan gratis bertajuk Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan mulai berjalan pada Juli 2025 dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat Banyuwangi akan menerima 100 siswa dengan sistem pendidikan berbasis asrama atau boarding school.

Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah.

Sekolah ini dirancang dalam bentuk asrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan hingga kebutuhan harian siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.

“Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Berbasis boarding school, seluruh pembiayaan ditanggung penuh oleh pemerintah agar anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam keterangan resminya pada Kamis, 1 Mei 2025.

Tahap Pertama: 4 Rombel, 100 Siswa

Tahap Pertama 4 Rombel, 100 Siswa

Pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang, Sekolah Rakyat Banyuwangi akan memulai tahap perdananya dengan kapasitas empat rombongan belajar (rombel).

Rinciannya terdiri dari dua rombel untuk kelas 1 SMP dan dua rombel untuk kelas 1 SMA. Masing-masing rombel akan menampung 25 siswa, sehingga totalnya mencapai 100 siswa.

Seluruh siswa yang diterima adalah anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Prioritas utama diberikan kepada anak-anak yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD dan kelas 9 SMP.

Rekomendasi dari PKH dan Aparat Desa

Proses rekrutmen calon peserta didik dilakukan secara selektif, dengan mengedepankan asas keadilan dan akuntabilitas.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menjelaskan bahwa calon siswa akan direkomendasikan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, maupun kelurahan.

Rekomendasi ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses seleksi ketat, termasuk verifikasi administrasi untuk memastikan calon siswa benar-benar masuk dalam dua desil terendah dalam DTSEN.

Tahapan Seleksi yang Ketat dan Menyeluruh

Henik menjabarkan bahwa proses seleksi tidak hanya berbasis data administratif, melainkan juga menyentuh aspek psikologis dan sosial siswa.

Setelah administrasi, para calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, dan kunjungan langsung ke rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk menilai secara menyeluruh kondisi lingkungan dan kesiapan anak.

“Kami juga akan mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali siswa serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga secara mental dan fisik untuk mengikuti pendidikan di lingkungan asrama,” jelas Henik.

Sistem ‘Jemput Bola’ untuk Penjaringan Siswa

Agar tidak ada calon siswa yang tertinggal, petugas dari PKH telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan penjaringan aktif berdasarkan prelist yang diperoleh dari Kementerian Sosial.

Petugas ini akan mengunjungi keluarga-keluarga miskin yang memiliki anak kelas 6 SD dan 9 SMP untuk menawarkan kesempatan emas ini.

“Kami lakukan pendekatan langsung agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak merasa sungkan untuk mendaftar. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tambah Henik.

Gedung Diklat PNS Jadi Lokasi Awal Pembelajaran

Untuk tahap awal operasional, kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat akan dilangsungkan di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil yang berlokasi di Kecamatan Licin, Banyuwangi.

Gedung ini dinilai memadai untuk dijadikan tempat belajar sekaligus asrama sementara.

Pemanfaatan gedung ini bersifat sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas sekolah permanen yang akan dirancang khusus untuk mendukung konsep pendidikan berasrama.

Misi Sosial dan Pemerataan Pendidikan

Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi inovasi dalam bentuk layanan pendidikan gratis, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pendidikan.

Anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan menengah berkualitas, kini mendapatkan peluang emas melalui program ini.

Dengan pola boarding school, anak-anak juga akan mendapatkan pembinaan karakter, keterampilan hidup (life skills), dan penguatan nilai-nilai nasionalisme, sehingga mereka tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap bersaing di masa depan.

Dampak Positif Bagi Daerah

Keberadaan Sekolah Rakyat di Banyuwangi tidak hanya akan berdampak positif bagi siswa dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mendongkrak reputasi daerah sebagai pelopor inovasi sosial di bidang pendidikan.

Program ini juga diharapkan mendorong peningkatan partisipasi pendidikan menengah di wilayah pedesaan, khususnya dari kalangan yang selama ini termarjinalkan.

Dengan peluncuran tahap awal Sekolah Rakyat Banyuwangi pada Juli 2025, harapan baru telah dibuka bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dan memberi dampak signifikan bagi masa depan generasi muda.

Program ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lain di Indonesia untuk turut mengembangkan konsep serupa demi pemerataan pendidikan dan keadilan sosial di seluruh tanah air.(taa)