Skema Baru Subsidi BBM dan Listrik 2026: Pemerintah Fokuskan Akurasi Penerima!
Pemerintah memastikan bahwa subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG 3 kilogram (kg), dan listrik, tetap akan dilanjutkan pada tahun 2026
KLIKBERITA24.COM - Pemerintah memastikan bahwa subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG 3 kilogram (kg), dan listrik, tetap akan dilanjutkan pada tahun 2026. Fokus utama kebijakan tersebut adalah peningkatan akurasi dalam penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Hal ini tertuang dalam dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang menjadi pedoman arah kebijakan keuangan negara. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa reformasi subsidi sangat dibutuhkan mengingat fluktuasi harga komoditas yang terjadi belakangan ini.
“Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN, oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data dan keberlanjutan usaha BUMN,” tulis dokumen tersebut, dikutip Minggu (25/5/2025).
Dalam skema subsidi tahun depan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi tetap untuk jenis BBM Solar serta subsidi selisih harga bagi minyak tanah. Penyaluran subsidi ini akan dikendalikan melalui pengawasan volume dan identifikasi kelompok masyarakat penerima, agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Dalam menetapkan besaran subsidi terhadap Solar, pemerintah perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP (harga patokan minyak mentah) dan nilai tukar rupiah (terhadap dolar AS),” tulisnya.
Kebijakan subsidi BBM ke depan akan diperkuat dengan sistem registrasi untuk pengguna. Dengan pendekatan ini, subsidi tidak akan diterima secara luas, melainkan hanya oleh kelompok masyarakat yang memang benar-benar berhak menerimanya sesuai data yang tersedia.
“Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya,” ungkapnya.
Untuk LPG tabung 3 kg, pemerintah juga akan melanjutkan upaya reformasi dengan membangun sistem berbasis data nama dan alamat
Untuk LPG tabung 3 kg, pemerintah juga akan melanjutkan upaya reformasi dengan membangun sistem berbasis data nama dan alamat. Dengan pendekatan ini, subsidi akan diarahkan langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan data yang telah diverifikasi, guna menghindari penyaluran yang tidak sesuai.
Transformasi ini dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta memperhatikan dampak sosial ekonomi di masyarakat.
Sementara itu, pada sektor ketenagalistrikan, pemerintah menegaskan bahwa subsidi listrik akan tetap diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan. Namun, ada upaya penyesuaian tarif listrik bagi kelompok non-subsidi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi hanya diberikan kepada Rumah Tangga yang berhak,” imbuhnya.
Pemerintah juga menyoroti bahwa subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga R1 dengan daya 450 VA masih belum sepenuhnya menjangkau target yang tepat. Karena itu, evaluasi terhadap penerima manfaat subsidi akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.
Tak hanya mempertimbangkan dimensi fiskal dan sosial, kebijakan subsidi listrik tahun depan juga diarahkan untuk mendukung transisi energi. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan,” tuturnya.
Langkah ini selaras dengan target pembangunan berkelanjutan dan strategi jangka panjang untuk menekan emisi karbon. Pemerintah ingin agar transformasi menuju energi terbarukan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mendukung upaya global dalam menghadapi krisis iklim.
Dengan berbagai upaya penyesuaian tersebut, pemerintah berharap bahwa alokasi subsidi di 2026 dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus tetap menjaga kestabilan fiskal negara. (WAN)
