Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan apresiasi atas respons pemerintah terhadap kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan apresiasi atas respons pemerintah terhadap kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut penilaian SBY, langkah dari pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur negosiasi merupakan pilihan yang lebih bijaksana dan tepat daripada memilih tindakan balasan.
Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun X @SBYudhoyono pada Selasa (8/4/2025), SBY menyebut bahwa kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Ia mengakui bahwa tantangan global seperti ini memang perlu disikapi dengan kepala dingin dan strategi yang cerdas.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Trump terhadap sejumlah komoditas Indonesia dinilai SBY sebagai tekanan yang harus dihadapi dengan sikap tegas namun rasional. Ia pun menyambut baik keputusan pemerintah yang lebih memilih jalan dialog dan diplomasi.
SBY menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik antar negara di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan memilih pendekatan negosiasi, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi masih menjadi andalan dalam menghadapi tekanan eksternal.
Lebih lanjut, SBY memberikan dukungan terhadap strategi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan komunikasi aktif dengan para pemimpin ASEAN. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak ingin berdiri sendiri dalam menghadapi isu perdagangan global.
Menurut SBY, pengiriman tim negosiasi ke Washington sebagai bagian dari diplomasi aktif merupakan langkah konkret yang harus dihargai. Dengan cara ini, Indonesia tetap menunjukkan komitmen terhadap perdagangan internasional yang adil dan saling menguntungkan.
Selain itu, SBY juga menekankan pentingnya peran ASEAN sebagai mitra strategis dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia melihat bahwa kawasan Asia Tenggara bisa menjadi tumpuan ekonomi yang stabil dan tahan terhadap guncangan global.
Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun X @SBYudhoyono pada Selasa (8/4/2025), SBY menyebut bahwa kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
Menurutnya, keberadaan pasar bersama di kawasan sub-regional ASEAN merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia. Kolaborasi antarnegara di ASEAN diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah ekonomi internasional.
SBY juga memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi domestik, terutama terkait stabilitas nilai tukar rupiah dan pergerakan saham di pasar modal. Ia menilai bahwa intervensi otoritas moneter dan fiskal masih sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Menurutnya, menyerahkan seluruh mekanisme kepada pasar tanpa kontrol bisa berisiko tinggi terhadap psikologi investor. Jika tidak dikendalikan, tekanan global bisa menyebabkan nilai tukar rupiah dan indeks saham jatuh melewati batas toleransi yang wajar.
SBY mengingatkan bahwa kepanikan pasar bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama ketika situasi ekonomi dunia semakin tak menentu. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut juga menyampaikan beberapa saran strategis kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan global ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus menjaga iklim ekonomi nasional agar tetap kondusif.
SBY berpendapat bahwa hal utama yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi dan mencegah timbulnya krisis ekonomi, meskipun skalanya sangat kecil. Pencegahan ini penting agar fondasi ekonomi Indonesia tidak mudah goyah akibat tekanan dari luar negeri.
Berikutnya, ia menyoroti urgensi memperkuat fondasi ekonomi nasional supaya lebih tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dunia. Daya tahan ekonomi ini menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
SBY turut mengimbau agar pemerintah terus membenahi dan memperkuat dasar-dasar perekonomian Indonesia secara komprehensif. Hal ini termasuk meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong inovasi di berbagai sektor strategis.
Menurutnya, barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia harus mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar internasional. Peningkatan daya saing ini harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
Lebih jauh, SBY menyebut bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus utama pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Dengan memperluas kesempatan kerja, masyarakat akan memiliki penghasilan yang lebih stabil.
Peningkatan daya beli masyarakat diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, program-program yang mendorong sektor padat karya dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) perlu digalakkan secara konsisten.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak tergerus inflasi. Pemerintah diharapkan mampu mengendalikan inflasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.
SBY berharap bahwa Indonesia bisa mengambil pelajaran dari dinamika perdagangan internasional yang semakin keras dan penuh tantangan. Sebaliknya, tantangan itu harus menjadi pemicu untuk memperkuat ekonomi dalam negeri.
Ia meyakini bahwa melalui kolaborasi yang kuat dan perencanaan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tekanan dari situasi global. Menurutnya, tantangan seperti kebijakan tarif balasan dari Amerika Serikat tidak seharusnya meruntuhkan tekad dalam upaya membangun negara.
SBY pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bersatu menghadapi situasi ini dengan bijak. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai penting agar Indonesia tidak menjadi korban dari perang dagang global.
Selain itu, SBY juga meminta agar pemerintah terus memperjuangkan kepentingan nasional dalam setiap forum internasional. Suara Indonesia, menurutnya, harus tetap lantang demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem perdagangan global.
Dalam situasi ekonomi dunia yang penuh gejolak, ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan. Pemerintah diminta untuk terus menyampaikan perkembangan dan dampak kebijakan secara terbuka kepada publik.
Dengan cara ini, masyarakat bisa memahami situasi sebenarnya dan turut serta dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dukungan publik akan memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat. (dda)
