Rocky Gerung menyoroti strategi politik Megawati Soekarnoputri dalam mengirim kepala daerah PDIP untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang.
Pengamat politik Rocky Gerung mengungkap analisisnya terkait keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang akhirnya mengizinkan para kepala daerah dari partainya mengikuti Retret Kepala Daerah di Akademi Militer, Magelang.
Menurutnya, keputusan ini bukan sekadar bagian dari program orientasi yang diberikan kepada kepala daerah, melainkan strategi politik yang lebih dalam.
Seperti diketahui, Megawati sebelumnya sempat menahan para kadernya untuk mengikuti program orientasi ini.
Ia beralasan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi faktor pertimbangan utama dalam keputusannya.
Namun, setelah beberapa hari, Megawati akhirnya memberikan lampu hijau bagi para kepala daerah dari PDIP untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Pada hari keempat retret, para kader banteng mulai aktif berpartisipasi. Mereka hadir di bawah kepemimpinan Gubernur Jakarta sekaligus politikus senior PDIP, Pramono Anung.
Hal ini memicu berbagai spekulasi terkait niat terselubung Megawati dalam mengirim kadernya ke acara ini. Rocky Gerung pun mengungkap analisanya terkait langkah ini.
Megawati Ingin Memantau Dinamika Politik Pascapemerintahan PDIP
Analisis Rocky Gerung menunjukkan bahwa langkah Megawati ini bukan sekadar untuk memberikan pembekalan kepada kadernya, tetapi lebih sebagai bentuk pengawasan dan strategi politik untuk tetap relevan dalam dinamika pemerintahan baru.
Rocky menilai bahwa Megawati tidak hanya sekadar mengirim kadernya untuk mengikuti materi pengarahan, tetapi juga untuk mengamati situasi politik terkini.
Setelah satu dekade memimpin pemerintahan pusat, kini PDIP tidak lagi berada di tampuk kekuasaan, sehingga partai ini perlu membaca ulang peta politik nasional.
“Mereka (PDIP) adalah penguasa selama 10 tahun, sekarang ada pergantian kekuasaan.
Mereka ingin tahu juga bagaimana citra PDIP setelah tidak lagi memerintah,” ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, pada Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, kehadiran kepala daerah PDIP di retret ini lebih penting sebagai bentuk lobi politik dibandingkan sekadar mengikuti kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam konteks ini, retret bukan hanya soal mendapatkan materi kepemimpinan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan diplomasi dan mengamati arah kebijakan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Strategi PDIP untuk Menjaga Pengaruh Politik
Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa PDIP masih ingin tetap menjadi pemimpin dalam dinamika politik nasional, terutama di level legislatif.
Dengan jumlah anggota legislatif terbesar di tingkat nasional maupun daerah, PDIP masih memiliki kekuatan signifikan untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.
“Karena PDIP tetap akan jadi leader di dalam politik legislatif. Anggota legislatif PDIP itu terbesar di tingkat nasional maupun daerah.
Jadi pemantauan ini juga penting supaya PDIP punya format berpikir baru tentang perubahan mental atau perubahan kimia ideologi di tingkat lokal,” papar Rocky.
Menurutnya, retret ini bisa menjadi kesempatan bagi PDIP untuk mengevaluasi sikap politiknya, apakah akan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintahan baru atau justru memilih untuk menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan.
Keberadaan Pramono Anung dalam Retret Jadi Sorotan
Salah satu hal yang menarik perhatian dalam retret ini adalah kehadiran Pramono Anung, mantan Sekretaris Kabinet yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Rocky mempertanyakan alasan keikutsertaan Pramono dalam acara ini, mengingat pengalaman panjangnya di pemerintahan.
“Jika tujuan Retret Kepala Daerah hanya untuk mendapatkan materi, maka kepala daerah sekelas Pramono Anung yang sudah 10 tahun menjadi Sekretaris Kabinet, tak perlu mengikutinya,” ujar Rocky.
Ia menilai bahwa Pramono sudah sangat memahami seluk-beluk pemerintahan, sehingga kehadirannya dalam retret lebih bersifat politis ketimbang sekadar mendapatkan pembekalan.
“Pramono Anung tentu dia sudah ngerti dari awal apa yang menjadi tugas dia sebagai gubernur DKI. Karena dia mengerti semua hal yang penting selama ada di Istana,” tambahnya.
Latar Belakang Retret Kepala Daerah
Retret Kepala Daerah ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memberikan orientasi kepada kepala daerah dari berbagai latar belakang politik.
Acara ini berlangsung di Akademi Militer, Magelang, dan dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025).
Pada awalnya, PDIP menolak mengirimkan kadernya dengan alasan situasi politik yang tidak kondusif akibat penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Namun, setelah beberapa hari, Megawati akhirnya mengizinkan kadernya untuk mengikuti kegiatan ini.
Langkah ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai strategi PDIP dalam menghadapi perubahan politik nasional.
Sebagian pihak menilai bahwa keputusan Megawati mengirim kepala daerah ke retret adalah bagian dari strategi jangka panjang PDIP dalam mempertahankan posisinya di panggung politik Indonesia.
Keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam Retret Kepala Daerah di Magelang menimbulkan berbagai interpretasi.
Analisis Rocky Gerung menunjukkan bahwa langkah Megawati ini bukan sekadar untuk memberikan pembekalan kepada kadernya, tetapi lebih sebagai bentuk pengawasan dan strategi politik untuk tetap relevan dalam dinamika pemerintahan baru.
PDIP, sebagai partai dengan jumlah kursi terbesar di parlemen, masih memiliki peran signifikan dalam politik Indonesia.
Oleh karena itu, retret ini dapat menjadi ajang bagi partai tersebut untuk menyesuaikan langkahnya, apakah akan bersinergi dengan pemerintahan Prabowo atau mengambil peran sebagai oposisi.
Sementara itu, kehadiran sosok seperti Pramono Anung dalam retret juga mengindikasikan adanya agenda politik yang lebih besar dibanding sekadar pelatihan kepemimpinan.
Dengan demikian, pergerakan PDIP dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan arah politik Indonesia di era pemerintahan baru.(vip)
