Revisi UU TNI 2025 membuka peluang prajurit aktif mengisi jabatan di 16 lembaga sipil strategis. Simak daftar lengkap dan dampaknya bagi Indonesia.
Pada tahun 2025, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI semakin mendalam, terutama terkait dengan peluang prajurit aktif untuk mengisi jabatan di lembaga-lembaga sipil.
Hal ini menjadi sorotan karena adanya perubahan signifikan dalam daftar kementerian dan lembaga (K/L) yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif.
Revisi ini, yang diusulkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, berpotensi memberikan dampak besar terhadap peran TNI dalam berbagai sektor sipil.
Salah satu aspek utama dari revisi ini adalah penambahan satu lembaga baru yang dapat diisi oleh prajurit aktif, sehingga total lembaga yang memungkinkan peran prajurit TNI meningkat menjadi 16.
Revisi UU TNI 2025
Revisi UU TNI 2025 berawal dari pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Dewan Perwakilan Rakyat.
TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, menjelaskan bahwa semula terdapat 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan oleh pemerintah untuk dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.
Namun, dalam pembahasan lebih lanjut, satu lembaga tambahan akhirnya disetujui, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif hanya diperbolehkan untuk mengisi jabatan di 10 kementerian atau lembaga sipil.
Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan akan pengelolaan berbagai sektor strategis negara, pemerintah mengusulkan untuk menambah lima lembaga lagi yang dapat diisi oleh prajurit aktif.
Lembaga-lembaga tersebut meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keamanan Laut, serta Kejaksaan Agung (Kejagung).
Peluang Prajurit TNI dalam 16 Lembaga Sipil
daftar lengkap lembaga yang memungkinkan prajurit TNI mengisi jabatan berdasarkan revisi UU TNI 2025
Dalam revisi ini, prajurit aktif TNI mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mengisi posisi strategis di lembaga-lembaga sipil.
Setelah melalui berbagai pembahasan, akhirnya terdapat 16 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif.
Berikut adalah daftar lengkap lembaga yang memungkinkan prajurit TNI mengisi jabatan berdasarkan revisi UU TNI 2025:
- Koor Bid Polkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)
- Pertahanan Negara
- Setmilpres (Setiausaha Militer Presiden)
- Intelijen Negara
- Sandi Negara (Badan Siber dan Sandi Negara)
- Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional)
- DPN (Dewan Pertahanan Nasional)
- SAR Nasional (Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan Nasional)
- Narkotika Nasional (Badan Narkotika Nasional)
- Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
- Keamanan Laut (Kementerian Keamanan Laut)
- Kejagung (Kejaksaan Agung)
- Mahkamah Agung
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Setiap lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.
Dengan adanya revisi ini, prajurit TNI yang memiliki kemampuan intelijen, keamanan, atau bencana alam, dapat mengisi posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga tersebut.
Keputusan DPR dan Pemerintah
TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya 16 kementerian dan lembaga tersebut telah disepakati oleh Panja RUU TNI dan pemerintah.
Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi prajurit TNI untuk berperan langsung dalam berbagai kebijakan sipil yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Namun, ada ketentuan yang perlu diperhatikan, yakni prajurit TNI yang ditugaskan di luar 16 lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Tantangan dari Revisi UU TNI 2025
Tentu saja, revisi UU TNI ini membawa berbagai manfaat, tetapi juga tidak lepas dari tantangan yang perlu diperhatikan.
Salah satu manfaat utama adalah memperkuat sinergi antara TNI dan lembaga-lembaga sipil dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang berkembang di era modern.
Dalam bidang pertahanan negara, misalnya, TNI yang terlibat dalam pengelolaan pertahanan negara dan perbatasan dapat membantu memastikan keamanan wilayah yang lebih terjaga.
Selain itu, kehadiran prajurit TNI di lembaga seperti BNPB dan BNPT diharapkan dapat memperkuat penanggulangan bencana dan terorisme, dua masalah yang semakin mendesak di Indonesia.
Pengalaman dan kemampuan prajurit TNI dalam menghadapi situasi darurat akan menjadi nilai tambah dalam merespons bencana alam atau ancaman terorisme.
Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Salah satunya adalah bagaimana mengatur batasan dan kompetensi antara prajurit TNI dan pegawai sipil di lembaga-lembaga tersebut.
Integrasi antara kedua pihak harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari potensi benturan antara aspek militer dan sipil dalam pengambilan keputusan.
Di samping itu, pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa peran TNI di lembaga-lembaga sipil tetap berada dalam kerangka yang tidak mengganggu jalannya pemerintahan sipil.
Revisi UU TNI 2025 memberikan peluang besar bagi prajurit aktif TNI untuk berperan lebih luas dalam berbagai lembaga sipil yang vital bagi negara.
Dengan penambahan satu lembaga baru dan lima lembaga lainnya, total ada 16 kementerian dan lembaga yang kini dapat diisi oleh prajurit TNI.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi tantangan yang ada, baik dari segi pertahanan, keamanan, maupun bencana.
Namun, perlu adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang ketat agar kolaborasi antara TNI dan lembaga-lembaga sipil dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan revisi ini, diharapkan TNI dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas negara Indonesia, baik dalam bidang militer maupun sipil. (WAN)
