Joko Widodo menanggapi wacana pembentukan Partai Super Tbk yang disebut-sebut sebagai inovasi politik baru.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dikabarkan memiliki rencana untuk membentuk partai baru bernama Partai Super Tbk.
Kabar ini mencuat setelah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie, menyebutkan hal tersebut dalam pernyataannya pada Rabu, 19 Februari 2025.
Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai realisasi gagasan tersebut.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa wacana pembentukan Partai Super Tbk bisa jadi hanya sekadar isu belaka.
Ia menyebutkan bahwa gagasan ini mungkin dimaksudkan sebagai kritik terhadap sistem partai politik yang selama ini dianggap terlalu sentralistik.
“Sangat mungkin bahwa yang disebut dengan Partai Super Tbk ini tak lebih dari sekadar wacana. Bisa jadi ini hanya untuk mengkritik praktik-praktik di partai politik yang selama ini cukup sentralistik,” ujar Adi dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai rencana Partai Super Tbk bisa jadi sekadar kritik terhadap sistem partai yang ada.
Menurut Adi, salah satu hal yang patut dikritisi dalam sistem partai politik di Indonesia adalah kecenderungan pemimpin partai yang terus menjabat selama bertahun-tahun tanpa adanya regenerasi yang jelas.
Banyak partai besar yang masih mempertahankan satu sosok yang sama sebagai ketua umum dalam jangka waktu panjang, seperti Megawati Soekarnoputri di PDI-P, Prabowo Subianto di Gerindra, dan Muhaimin Iskandar di PKB.
Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme suksesi kepemimpinan dalam partai politik Indonesia masih belum berjalan dengan optimal.
“Seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa memimpin. Regenerasi di dalam partai-partai ini tampak tidak berjalan,” lanjut Adi.
Adi juga menyinggung bahwa partai politik saat ini didominasi oleh kelompok elite yang memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan strategis.
Keputusan penting dalam partai cenderung berada di tangan ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara partai, serta beberapa elite lainnya.
Hal ini menyebabkan kader di tingkat bawah tidak memiliki suara yang cukup dalam menentukan arah partai.
“Biasanya, keputusan-keputusan besar hanya diputuskan oleh segelintir elite di puncak partai, sedangkan kader lainnya hanya mengikuti tanpa bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi internal partai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa kritik terhadap sistem partai politik ini tidak hanya ditujukan kepada PDI-P, meskipun partai tersebut selama ini menjadi rumah politik bagi Jokowi sebelum menjadi presiden.
Menurutnya, semua partai politik di Indonesia memiliki kecenderungan serupa dalam hal minimnya regenerasi kepemimpinan dan dominasi elite dalam pengambilan keputusan.
“Jika memang ini bentuk kritik terhadap PDI-P, itu mungkin bisa dipahami dalam konteks perseteruan politik yang tak kunjung usai. Tetapi jika kita bicara soal sistem kepemimpinan partai secara umum, ini juga terjadi di banyak partai lain. Misalnya, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan bagian dari trah politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ungkap Adi.
Jokowi dan Partai Super Tbk
Kabar mengenai pembentukan Partai Super Tbk pertama kali mencuat setelah Budi Arie mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi membahas berbagai hal, termasuk gagasan pembentukan partai baru. Namun, Budi Arie tidak memberikan banyak rincian mengenai hal ini.
“Partai Super Tbk, ya sudah terjemahkan saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie ketika ditanya oleh wartawan.
Ketika didesak lebih lanjut mengenai rencana pembentukan partai ini, Budi Arie memilih untuk tetap merahasiakan detailnya. “Tunggu saja, nanti juga tahu. Jangan banyak tanya dulu,” imbuhnya.
Namun, beberapa pekan setelah kabar ini mencuat, Jokowi akhirnya menanggapi isu tersebut. Ia menyebutkan bahwa konsep Partai Super Tbk sebenarnya telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurutnya, ide awal mengenai partai terbuka dan transparan sudah diterapkan oleh PSI dengan sedikit modifikasi.
“Ternyata tahu-tahu konsepnya sudah diambil dan diakomodasi oleh PSI. Kurang lebih konsepnya mirip dengan yang saya pikirkan, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ungkap Jokowi pada Kamis, 6 Maret 2025.
Jokowi menjelaskan bahwa Partai Super Tbk memiliki konsep partai yang lebih terbuka dibandingkan partai politik konvensional yang ada saat ini.
“Partai ini adalah partai yang super terbuka, di mana setiap kader memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses politik secara lebih demokratis,” tambahnya.
Pernyataan Jokowi ini memunculkan spekulasi bahwa dirinya mungkin tidak akan benar-benar membentuk partai baru, tetapi lebih memilih untuk mendukung partai yang sudah ada yang sejalan dengan visinya.
Jika benar demikian, maka PSI bisa menjadi kendaraan politik yang sesuai dengan konsep yang diusulkan oleh Jokowi.
Hingga saat ini, rencana Partai Super Tbk masih sebatas wacana tanpa kepastian kapan atau apakah partai tersebut akan benar-benar terbentuk.
Meski demikian, ide yang diusung Jokowi melalui partai ini menjadi kritik terhadap sistem politik partai di Indonesia yang cenderung elitis dan minim regenerasi.
Pengamat politik seperti Adi Prayitno melihat bahwa gagasan ini lebih sebagai bentuk kritik terhadap sistem kepemimpinan partai yang masih terlalu sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi kader untuk berkembang.
Selain itu, pernyataan Jokowi yang menyebut PSI sudah mengakomodasi konsep Partai Super Tbk semakin menguatkan dugaan bahwa Jokowi tidak benar-benar berencana membentuk partai baru, melainkan mendukung partai yang sudah ada.
Dengan adanya wacana ini, publik kini menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya.
Apakah Jokowi benar-benar akan membentuk partai baru, ataukah ini hanya sekadar strategi politik untuk memberikan tekanan kepada partai-partai besar agar melakukan reformasi internal?
Semua masih menjadi tanda tanya yang menarik untuk diikuti.(vip)
