Pramono Anung dan Kepala Daerah PDIP Nekat Ikut Retret, Siap Tanggung Risiko

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa dirinya dan para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) siap menanggung segala konsekuensi atas keputusan mereka untuk tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Pernyataan ini muncul setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya mengeluarkan instruksi yang meminta para kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan mereka ke Akmil.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Instruksi No. 7294/IN/DPP/II/2025.

Pramono menjelaskan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Megawati merupakan kewenangan penuh DPP PDIP.

Meski demikian, ia tidak menjawab secara tegas apakah kehadiran dirinya dan kepala daerah PDIP lainnya di Akmil didasarkan pada izin langsung dari Megawati.

“Tetapi kami tetap berkomunikasi dengan seluruh DPP yang ada,” ujar Pramono saat berada di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).

Sebagai mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) 2014-2024 dan figur senior dalam PDIP, Pramono menambahkan bahwa hanya tinggal satu gubernur dari PDIP yang belum tiba di Akmil.

Gubernur tersebut dikabarkan akan mengirimkan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai perwakilan.

Siap Bertanggung Jawab atas Keputusan

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa dirinya dan para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) siap menanggung segala konsekuensi atas keputusan mereka untuk tetap mengikuti retret kepala daerah.

Dalam keterangannya, Pramono menegaskan bahwa setiap kepala daerah PDIP yang tetap mengikuti retret di Akmil akan bertanggung jawab atas langkah yang mereka ambil. “Nantinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil dalam langkah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa komunikasi dengan pihak pemerintahan Prabowo Subianto tetap terjalin dengan baik.

Bahkan, kehadiran kepala daerah PDIP di Akmil, menurutnya, menjadi bukti bahwa hubungan politik antara PDIP dan pemerintahan yang akan datang masih berjalan dengan baik.

“Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, inilah bagian dari proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang,” tambah Pramono.

Kepala Daerah PDIP Tetap Hadir di Akmil

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa hingga Minggu (23/2/2025) malam, sudah ada 17 kepala daerah dari PDIP yang tiba di Akmil Magelang.

“Saya dengar tadi malam ada sekitar 17 teman-teman dari PDIP yang sudah bergabung. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung lagi,” kata Tito pada Senin (24/2/2025) pagi di Akmil Magelang.

Instruksi Megawati sendiri cukup tegas. Ia meminta para kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retret yang diselenggarakan pada 21-28 Februari 2025 di Kabupaten Magelang.

Bahkan, Megawati juga memerintahkan mereka yang sudah dalam perjalanan untuk segera berhenti dan kembali ke daerah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Magelang, agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,”

demikian pernyataan dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah PDIP untuk tetap berkomunikasi dengan DPP terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat tersebut.

Kontroversi Keputusan Kepala Daerah PDIP

Keputusan Pramono dan kepala daerah PDIP lainnya untuk tetap mengikuti retret menuai beragam tanggapan.

Sebagian pihak melihat langkah ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap arahan Megawati, yang dikenal memiliki pengaruh besar di dalam partai.

Namun, ada juga yang menilai bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga hubungan baik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, PDIP memang dikenal memiliki kedisiplinan tinggi dalam mengikuti instruksi partai.

Oleh karena itu, keputusan kepala daerah yang tetap mengikuti retret bisa memunculkan berbagai spekulasi politik di internal PDIP.

Beberapa analis politik menyebut bahwa langkah ini bisa menjadi indikasi adanya perbedaan pandangan di internal PDIP mengenai arah politik partai ke depan.

Terlebih, dengan berjalannya pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, dinamika politik di internal PDIP kemungkinan akan semakin menarik untuk diamati.

Di sisi lain, ada pula spekulasi bahwa keputusan kepala daerah PDIP untuk tetap hadir dalam retret merupakan bentuk strategi politik untuk menjaga komunikasi dengan pemerintahan yang baru.

Retret yang digelar di Akmil Magelang ini memang disebut-sebut menjadi bagian dari upaya koordinasi antara kepala daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi program pembangunan.

Implikasi Politik ke Depan

Langkah kepala daerah PDIP ini tentu akan berdampak terhadap dinamika politik di internal partai.

Meskipun Pramono menegaskan bahwa komunikasi dengan DPP tetap terjalin, tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan ini bisa menimbulkan ketegangan antara Megawati dan para kepala daerah yang tetap hadir di Akmil.

Jika PDIP mengambil langkah tegas terhadap mereka yang dianggap tidak patuh, bukan tidak mungkin akan terjadi pergeseran politik di internal partai.

Sebaliknya, jika keputusan ini diterima dengan kompromi, bisa jadi ini merupakan awal dari dinamika baru di dalam tubuh PDIP pasca-Pemilu 2024.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Megawati terkait sikap kepala daerah PDIP yang tetap hadir dalam retret.

Namun, publik dan para pengamat politik tentu akan menunggu bagaimana respons lebih lanjut dari pimpinan tertinggi PDIP terhadap langkah yang diambil oleh para kadernya.(vip)