Polri dan Kemendag Segel SPBU Nakal di Sentul, Ini Modus Kecurangannya

Menjelang musim mudik Idul Fitri 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag), PT Pertamina Patra Niaga (PPN), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan keseriusan mereka dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan dengan tertib dan adil.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyegelan dispenser di SPBU 34.167.12 yang berlokasi di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, pada Rabu (19/03/2025).

Penyegelan ini bukan tanpa alasan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan menjaga kepercayaan masyarakat, ketiga lembaga tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU tersebut dan menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam takaran pengisian BBM.

Mengingat tingginya kebutuhan BBM selama arus mudik, pelanggaran semacam ini berpotensi merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan tegas pun diambil.

Kronologi Penyegelan SPBU 34.167.12

Berdasarkan laporan yang dihimpun, sidak dilakukan sebagai bagian dari upaya Kemendag dan Pertamina untuk menertibkan distribusi BBM, terutama menjelang momen arus mudik yang selalu identik dengan lonjakan konsumsi

BBM di jalur-jalur utama, termasuk di kawasan Bogor yang menjadi salah satu pintu gerbang ke jalur selatan Jawa Barat.

Polri dan Kemendag Segel SPBU Nakal di Sentul

Saat sidak dilakukan, tim pengawasan menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah BBM yang tertera di dispenser dengan volume BBM yang sebenarnya diterima konsumen.

Setelah dilakukan pengujian oleh petugas Metrologi dari Kemendag, hasilnya menunjukkan bahwa takaran BBM di SPBU tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Melihat indikasi pelanggaran tersebut, Kemendag melalui Direktorat Metrologi, bersama pihak Pertamina dan Polri, langsung memutuskan untuk menyegel dispenser yang bermasalah.

Tidak hanya itu, penyelidikan lebih lanjut juga akan dilakukan untuk mengetahui apakah pelanggaran ini bersifat sistematis atau insidental.

Pentingnya Pengawasan BBM Menjelang Mudik

Momen mudik lebaran merupakan salah satu periode di mana konsumsi BBM meningkat tajam. Diperkirakan jutaan kendaraan akan memadati jalan-jalan tol dan jalur utama menuju kampung halaman masing-masing.

Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, adil, dan bebas dari praktik kecurangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag menyatakan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen.

“Kami tidak ingin masyarakat dirugikan oleh praktik curang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi saat mereka membutuhkan BBM untuk perjalanan mudik,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak Kemendag juga mengimbau kepada seluruh pengelola SPBU di seluruh Indonesia untuk mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, sanksi tegas seperti penyegelan hingga pencabutan izin operasional bisa diberlakukan.

Pertamina Patra Niaga Tegas Menjaga Kualitas dan Kuantitas BBM

Sebagai badan usaha yang bertanggung jawab dalam penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi, PT Pertamina Patra Niaga tidak tinggal diam.

Mereka terus melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh SPBU mitra, baik dari sisi kualitas BBM, pelayanan, hingga kelayakan dispenser.

Pihak Pertamina menegaskan bahwa setiap SPBU yang bekerja sama dengan mereka wajib mematuhi peraturan metrologi yang ketat.

“Kejadian di SPBU 34.167.12 menjadi pengingat bagi seluruh SPBU agar selalu menjaga integritas dalam melayani masyarakat,” ujar salah satu perwakilan Pertamina Patra Niaga dalam keterangannya.

Selain pengawasan langsung, Pertamina juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU mana pun.

Saluran pengaduan seperti call center Pertamina 135 selalu siap menerima keluhan dari masyarakat.

Polri Kawal Ketat Distribusi BBM

Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan juga turut terlibat dalam proses pengawasan ini. Tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, Polri juga memastikan situasi tetap kondusif selama proses sidak berlangsung.

Kapolres Bogor menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan praktik curang di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan lancar tanpa ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara tidak sah,” katanya.

Selain di Bogor, Polri juga akan bekerja sama dengan Pertamina dan Kemendag di berbagai daerah rawan pelanggaran lainnya, khususnya di jalur-jalur mudik favorit seperti Pantura, jalur selatan Jawa, dan Sumatera.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Serupa

Tindakan penyegelan ini bukan semata-mata sebagai hukuman, tetapi juga sebagai peringatan bagi seluruh SPBU agar lebih patuh terhadap ketentuan.

Pemerintah melalui Kemendag akan terus melakukan pemeriksaan berkala, terutama di daerah-daerah strategis yang menjadi jalur utama mudik.

Pihak Kemendag bahkan berencana meningkatkan jumlah sidak di berbagai wilayah dalam dua minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

Tidak hanya SPBU, tetapi juga sektor lain yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar tradisional, distributor sembako, dan lainnya, akan menjadi sasaran pengawasan.

Harapan untuk Arus Mudik 2025 yang Lancar dan Aman

Masyarakat menyambut baik langkah tegas ini. Banyak yang berharap pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bisa memastikan tidak ada lagi praktik curang di lapangan, sehingga perjalanan mudik menjadi lebih nyaman dan aman.

Dengan adanya kolaborasi antara Kemendag, Pertamina Patra Niaga, dan Polri, diharapkan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di jalur mudik, berjalan lancar tanpa hambatan.

Tidak hanya itu, konsumen juga akan merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi kerugian akibat ketidaksesuaian takaran BBM.

Momen mudik seharusnya menjadi momen kebahagiaan untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, bukan malah menjadi ajang bagi oknum-oknum nakal untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

Ke depan, sinergi antar instansi pemerintah dan peran aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan suasana mudik yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.(taa)