Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Menko Bidang Pangan terus menegakkan aturan demi menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap daerah aliran sungai.
Langkah ini ditunjukkan melalui penyegelan 10 titik proyek pengembangan kawasan dan bangunan komersial yang berada di hulu Sungai Cikeas, kawasan strategis yang meliputi Sentul dan Puncak Bogor.
Pemerintah Turut Segel 10 Bangunan di Puncak Bogor dan Kawasan Sentul
Keputusan tersebut diambil pada Kamis (13/3/2025) sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang bersinergi dengan kebijakan tata ruang dan perizinan guna mewujudkan “Indonesia Maju 2045” dengan prinsip clean and clear governance.
Langkah Tegas Pemerintah di Hulu Sungai Cikeas
Penyegelan dilakukan setelah melalui kajian mendalam oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Titik-titik yang disegel merupakan lokasi proyek pengembangan yang memiliki potensi mengganggu fungsi resapan air, mengingat wilayah ini merupakan hulu Sungai Cikeas yang mengalir ke arah Bekasi. Menurut penjelasan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kawasan di Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, merupakan salah satu titik vital sebagai “punca” dari aliran sungai. Hal ini menegaskan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah bencana banjir bandang yang dapat melanda wilayah hulu sekaligus hilir, seperti di Bekasi dan Bogor.
Zulkifli Hasan menekankan, “Pangan itu ada backward ada forward, pangan bisa swasembada kalau lingkungan bagus. Kalau datang banjir bandang, Bekasi, Bogor habis di hulu giini. Semua itu sangat tergantung lingkungan, dan itu tupoksi kami lingkungan, kehutanan di bawah Menko Pangan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sektor pangan nasional tidak terlepas dari upaya menjaga dan memulihkan lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.
Penyegelan di Kawasan Sentul dan Puncak Bogor
Pemasangan papan penyegelan dilakukan di 10 lokasi strategis. Untuk wilayah Sentul, titik-titik yang terdampak meliputi Sentul City, Summarecon, Golf Gunung Geulis, dan Rainbow Hills Golf. Sedangkan enam lokasi lainnya berada di Puncak Bogor, antara lain:
PT. Pinus Foresta Indonesia
PT. Kurnia Puncak Wisata
CV. Mega Karya Nugraha
PT. Bobobox Aset Management
PT. Jelajah Handal Lintasan
PT. Farm Nature and Rainbow Add
Pemasangan plang penyegelan ini merupakan hasil kajian mendalam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut tidak hanya bersifat preventif, namun juga sebagai upaya evaluasi untuk mengembalikan fungsi alami kawasan hulu Sungai Cikeas yang mulai terdegradasi akibat pembangunan perumahan, lapangan golf, tambang pasir, dan perubahan fungsi lahan lainnya.
Perubahan Fungsi Lahan yang Mengganggu Fungsi Resapan
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, sejak tahun 2022 terjadi perubahan fungsi pada lahan di sekitar Sungai Cikeas. Dari total 145 ribu hektar landscape Daerah Aliran Sungai, segmen Puncak hanya menyisakan 28 ribu hektar, sedangkan areal hijau yang seharusnya menyediakan kawasan resapan minimal 30% dari total area, yakni sekitar 43.500 hektar, justru menyusut menjadi hanya 4 ribu hektar. Perubahan fungsi lahan ini disebabkan oleh alih fungsi ke perumahan, lapangan golf, tambang pasir, dan bahkan pengembangan pertanian serta bisnis pariwisata.
Hanif Faisol menambahkan, “Penataan di kawasan hulu ini menjadi penting. Perubahan fungsi yang signifikan mengakibatkan perubahan kontur dan fungsi resapan, sehingga banjir di Sungai Cikeas dapat terjadi secara intensif.” Dampak dari perubahan fungsi tersebut pun sudah mulai terlihat. Dengan semakin berkurangnya kawasan resapan alami, aliran sungai menjadi tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan banjir bandang yang berdampak pada kehidupan masyarakat di hilir.
Dampak Terhadap Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan
Evaluasi mendalam yang dilakukan oleh pemerintah mengungkapkan bahwa pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan perizinan telah merusak keseimbangan lingkungan. Kawasan Sentul dan Puncak Bogor, yang awalnya ditetapkan sebagai daerah dengan fungsi resapan, kini berubah fungsi secara drastis. Pengembangan perumahan dan fasilitas komersial yang masif telah mengurangi efektivitas kawasan resapan sehingga berimbas pada aliran air sungai yang semakin tidak terkontrol.
Zulkifli Hasan mengungkapkan, “Untuk menuju Indonesia maju, semua aspek harus dibenahi. Mulai dari perizinan, tata ruang, serta pengelolaan lingkungan, semua harus clean and clear. Evaluasi terhadap pembangunan di hulu ini penting untuk mengembalikan fungsi resapan yang optimal.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perbaikan tata ruang dan penataan lingkungan bukanlah sekadar kebijakan administratif, melainkan juga kunci untuk mencegah bencana alam dan menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Upaya Evaluasi dan Pemulihan Fungsi Hulu Sungai
Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap peruntukan dan fungsi lahan di kawasan hulu Sungai Cikeas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi asli kawasan sebagai area resapan air yang mendukung kelestarian ekosistem. Langkah penyegelan di 10 titik proyek pengembangan merupakan bagian dari upaya tersebut. Dengan penyegelan ini, diharapkan pembangunan-pembangunan yang telah mengubah fungsi lahan secara signifikan dapat ditinjau ulang dan, bila perlu, dihentikan atau direstrukturisasi agar sesuai dengan peraturan lingkungan.
Selain itu, koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Menko Bidang Pangan menjadi kunci utama dalam proses evaluasi ini. Sinergi antara kedua kementerian tersebut memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya dilihat dari sisi pelestarian, namun juga dari aspek ketahanan pangan. Sebab, keberadaan kawasan resapan yang baik akan mendukung ketersediaan air bersih dan stabilitas iklim, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas sektor pertanian dan pangan.
Implikasi Jangka Panjang Bagi Masyarakat dan Lingkungan
Penyegelan proyek pengembangan di kawasan Sentul dan Puncak Bogor memiliki implikasi jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kembalinya fungsi hulu sebagai kawasan resapan, diharapkan potensi bencana banjir dapat diminimalisir. Masyarakat yang tinggal di wilayah aliran Sungai Cikeas, terutama di Bekasi dan Bogor, akan merasakan manfaat dari upaya pemulihan lingkungan ini.
Lebih jauh lagi, kebijakan penyegelan ini juga mengirimkan pesan tegas kepada pengembang dan investor bahwa setiap pembangunan harus mengikuti aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak akan ditoleransi, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat. Prinsip penegakan aturan tanpa pandang bulu merupakan landasan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Menuju Indonesia Maju 2045 dengan Lingkungan Kokoh
Evaluasi dan penegakan aturan di kawasan hulu Sungai Cikeas merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Maju 2045. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kemajuan bangsa harus didukung oleh lingkungan yang sehat dan tata kelola yang transparan. “Semua aspek harus dibenahi, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. Hal ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing,” ujar beliau.
Dalam konteks ini, penyegelan 10 titik lokasi proyek di Sentul dan Puncak Bogor bukanlah langkah akhir, melainkan bagian dari rangkaian kebijakan strategis yang terus berlangsung. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan di kawasan-kawasan kritis yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan. Upaya ini merupakan wujud nyata komitmen untuk menjaga agar pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
Penyegelan 10 bangunan dan titik proyek pengembangan di kawasan Sentul dan Puncak Bogor merupakan langkah proaktif dari pemerintah dalam menjaga fungsi hulu Sungai Cikeas sebagai kawasan resapan air. Dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Menko Bidang Pangan, langkah ini diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan yang mulai terganggu akibat alih fungsi lahan yang masif. Evaluasi mendalam terhadap tata ruang, perizinan, dan pengelolaan lingkungan merupakan kunci utama dalam mencegah bencana alam seperti banjir bandang yang pernah melanda wilayah hilir.
Langkah penyegelan ini mengirimkan pesan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Dengan dukungan kebijakan clean and clear governance, sinergi antar kementerian, dan penegakan aturan yang tegas, pemerintah berharap dapat membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berdaya saing. Melalui langkah-langkah strategis ini, visi Indonesia Maju 2045 akan semakin mendekati kenyataan dengan lingkungan yang kokoh dan tata kelola yang transparan.
