Komnas HAM Kritisi Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

Belakangan ini, kebijakan Dedi Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Menurut Atnike, TNI tidak memiliki otoritas untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan atau civic education kepada pelajar.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa,” ujar Atnike saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu.

Ia menegaskan bahwa penggunaan fasilitas militer sebagai bentuk hukuman bagi siswa yang dianggap nakal bukanlah langkah yang sesuai.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak berada dalam koridor hukum yang berlaku, terutama bagi anak-anak di bawah umur.

“Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” lanjutnya.

Atnike menambahkan bahwa kunjungan ke barak militer bisa saja dilakukan, namun hanya dalam konteks edukasi karier.

Misalnya, sebagai bagian dari pengenalan profesi, siswa dapat belajar mengenai peran TNI, namun bukan untuk menjalani pelatihan militer.

“Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja,” tutur Atnike.

Komnas HAM sebut TNI tidak berwenang dalam memberikan pendidikan militer kepada siswa-siswa yang dinilai bermasalah.

Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan barunya untuk menyekolahkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer.

Anak-anak yang dinilai sulit diatur dikirim ke markas militer untuk menjalani pelatihan pembentukan karakter.

Usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu, Dedi menyampaikan bahwa program ini diperuntukkan bagi siswa yang sudah menunjukkan perilaku mengarah pada tindakan kriminal dan pihak keluarga sudah tidak mampu menangani perilaku mereka di rumah.

“Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik,” tutur Dedi.

Ia menegaskan bahwa pengiriman siswa ke barak militer dilakukan atas persetujuan orang tua.
Program ini sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana sebanyak 39 siswa telah mengikuti pelatihan karakter di fasilitas militer.

“Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukin ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha,” ujar Dedi.

Dedi memastikan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya adalah surat pernyataan bermaterai dari orang tua yang menyerahkan anak mereka kepada pemerintah dan institusi TNI untuk dididik secara disiplin.

Ia juga menambahkan bahwa anak-anak yang mengikuti pelatihan karakter ini justru terlihat lebih bahagia.

Mereka mendapatkan gizi yang cukup, waktu istirahat yang teratur, olahraga rutin, serta proses belajar-mengajar yang tetap berjalan seperti biasa.

“Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana,” tambahnya.

Dari sisi pembiayaan, Dedi menuturkan bahwa seluruh kebutuhan operasional selama program berlangsung ditanggung pemerintah.

Baik Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dalam mendukung kelancaran kegiatan ini.

“Sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support, tetapi mungkin nanti dirubah, nanti dimasukin dalam sistem, yang penting jalan dulu,” ucapnya.

Kebijakan Dedi Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer ini menimbulkan kontroversi yang belum berakhir. Berbagai kritikan dilontarkan untuk gagasan Gubernur Jawa Barat tersebut, karena dinilai kurang tepat. (fam)