Deddy Yevri Sitorus mengklaim ada utusan yang menemui jajaran PDIP untuk meminta pencopotan Hasto Kristiyanto dan pembatalan pemecatan Jokowi dari PDIP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta agar pemecatan dirinya dari PDIP dibatalkan serta mendesak pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Ia mengaku tidak mengetahui adanya permintaan semacam itu dan justru meminta agar Deddy menyebutkan dengan jelas siapa sosok utusan yang dimaksud agar tidak menimbulkan spekulasi liar di publik.
Deddy Yevri Sitorus mengklaim ada utusan yang menemui jajaran PDIP untuk meminta pencopotan Hasto Kristiyanto dan pembatalan pemecatan Jokowi dari PDIP.
“Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi.
Selain menampik tuduhan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan terkait dengan kasus hukum yang saat ini menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Kepentingannya apa saya mau mengutus orang untuk itu? Coba pakai logika,” katanya dengan nada tegas.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa selama ini ia telah memilih untuk diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya memiliki batas dan tidak selamanya akan bersikap pasif terhadap berbagai serangan politik yang diarahkan kepadanya.
“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” ujar Jokowi dengan ekspresi serius.
Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.
Menurutnya, utusan tersebut menyampaikan pesan terkait dengan posisi Hasto Kristiyanto dan status keanggotaan Jokowi di PDIP.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen (Hasto Kristiyanto) harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025).
Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut memberikan informasi bahwa ada sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target operasi aparat penegak hukum.
Nama-nama tersebut, kata Deddy, sedang dipantau oleh kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa kasus yang kini menjerat Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Menurutnya, tuduhan kepada Hasto lebih bermuatan politik daripada murni persoalan hukum.
Deddy meyakini bahwa kasus yang melibatkan Hasto bukanlah perkara hukum murni, melainkan kriminalisasi terhadap elite PDIP yang memiliki posisi strategis.
Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan tersebut sebagai sosok berwenang dalam pemerintahan.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik dan oleh kesewenang-wenangan,” kata Deddy.
Ia bahkan menegaskan bahwa PDIP, baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Fraksi PDIP di DPR, akan berjuang bersama-sama untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kader partai.
“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya.
Ketegangan antara PDIP dan Jokowi belakangan semakin meningkat sejak pemilihan presiden 2024.
Jokowi yang sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP, kini banyak dikaitkan dengan manuver politik yang berseberangan dengan partai yang pernah mengusungnya sebagai calon presiden.
PDIP sendiri telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap tidak loyal terhadap partai.
Ketegangan semakin memuncak ketika PDIP mengambil langkah tegas dengan menyatakan pemecatan terhadap Jokowi sebagai kader.
Namun, di tengah situasi tersebut, muncul klaim dari Deddy Yevri Sitorus yang menyebut adanya upaya dari pihak tertentu untuk menggagalkan keputusan PDIP terkait pemecatan Jokowi dan pemecatan Hasto Kristiyanto.
Namun, hingga saat ini, Deddy belum mengungkapkan secara jelas siapa sosok yang menjadi utusan tersebut.
Dalam pernyataannya, Jokowi tidak ingin berpolemik lebih jauh terkait isu ini. Namun, ia dengan tegas meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan dengan mengungkap identitas sang utusan.
“Kalau ada yang bilang ada utusan, ya sebutkan saja siapa orangnya, biar jelas. Kalau tidak disebutkan, itu namanya fitnah,” tegas Jokowi.
Ia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal PDIP, termasuk dalam hal pencopotan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen.
“Saya tidak ada kepentingan di situ. Jadi jangan asal tuduh tanpa bukti,” tambahnya.
Pernyataan Jokowi ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai keterlibatan dirinya dalam dinamika politik internal PDIP.
Ia menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk fokus pada tugas-tugasnya sebagai presiden dan tidak ingin terlibat dalam intrik politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Ketegangan antara PDIP dan Jokowi masih terus berlanjut. Tuduhan mengenai adanya utusan yang meminta agar Jokowi tidak dipecat dari PDIP dan agar Hasto Kristiyanto dicopot dari jabatan Sekjen PDIP menambah panas situasi politik di internal partai tersebut.
Namun, hingga kini, belum ada bukti konkret mengenai keberadaan utusan tersebut.
Jokowi pun menantang pihak yang melontarkan tuduhan ini untuk mengungkap identitas utusan agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.
Bagaimana kelanjutan dari konflik ini? Apakah Deddy Yevri Sitorus akan mengungkap sosok utusan yang dimaksud?
Ataukah polemik ini akan semakin memanaskan suhu politik di Indonesia? Waktu yang akan menjawab.(vip)