Jampidsus Respon Ahok Yang Siap Diperiksa dan Akan Bongkar Kasus Korupsi Pertamina
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menanggapi pernyataan mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengaku siap diperiksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Ahok menyatakan dirinya tidak masalah jika harus dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus tersebut.
Menurut Febrie, penyidikan masih berlangsung dan hingga saat ini belum ada kepastian apakah Ahok akan dipanggil dalam kasus yang sedang ditangani. Dia menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pihaknya akan memeriksa siapa pun yang dinilai relevan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada.
“Untuk proses penyidikan saat ini masih berjalan, ya, masih berjalan,” ujar Febrie saat ditemui oleh awak media usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Dia menambahkan bahwa penyidik masih terus mendalami berbagai bukti serta mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini.
Lebih lanjut, Febrie menegaskan bahwa pihaknya membuka peluang bagi siapa saja yang perlu diperiksa dalam rangka pembuktian kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS. Dia juga memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Ahok Siap Diperiksa Soal Kasus Korupsi Pertamina
“Nanti pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian mengenai kasus ini, pasti akan kita periksa,” ucapnya. Dia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan baik dan menghasilkan keadilan bagi semua pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Febrie juga menyoroti pentingnya kasus ini dalam membenahi tata kelola bisnis PT Pertamina (Persero). Menurutnya, skandal yang terjadi harus menjadi pelajaran agar ke depan Pertamina bisa beroperasi dengan lebih profesional dan transparan.
“Perkara ini kita tangani agar Pertamina bisa lebih bersih, dan ke depan tata kelola bisnisnya menjadi lebih baik serta lebih kuat,” ujar Febrie. Dia berharap agar Pertamina dapat meningkatkan daya saingnya dan tidak kalah dengan perusahaan minyak dari negara lain, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
“Kita berharap Pertamina memiliki kiprah yang lebih besar, jangan sampai kalah dengan perusahaan minyak di negara lain,” tutupnya.
Ahok Siap Diperiksa dan Bongkar Rekaman Rapat
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan bahwa dirinya siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam periode 2018-2023.
Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak hanya siap diperiksa, tetapi juga merasa senang jika bisa membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Dia bahkan menyatakan memiliki rekaman rapat yang bisa membuktikan adanya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Pertamina selama masa jabatannya sebagai Komisaris Utama.
“Saya sangat siap, saya juga senang membantu, dan saya lebih senang jika di persidangan nanti semua rekaman rapat bisa saya putar. Biar seluruh rakyat Indonesia nanti tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam Pertamina, termasuk alasan saya sering marah-marah saat masih di dalam,” ujar Ahok, dikutip dari YouTube Narasi, Sabtu (1/3/2025).
Ahok mengungkapkan bahwa selama menjabat di Pertamina, dia kerap mengkritisi berbagai kebijakan direksi yang dianggapnya tidak transparan dan tidak efisien. Menurutnya, banyak keputusan yang justru merugikan perusahaan dan berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang.
“Saya sering marah karena ingin Pertamina lebih baik. Saya ingin masyarakat tahu apa yang saya perjuangkan selama di sana,” tambahnya. Dia menilai bahwa banyak kebijakan yang seharusnya bisa diperbaiki sejak lama, tetapi tidak dilakukan karena adanya kepentingan tertentu.
Lebih lanjut, Ahok juga menyoroti bahwa masalah tata kelola di Pertamina bukanlah hal baru dan telah berlangsung cukup lama. Dia menegaskan bahwa jika kasus ini bisa dibongkar hingga tuntas, maka akan menjadi momentum penting bagi perbaikan sektor energi nasional.
“Ini masalah yang sudah lama. Saya sudah sering bicara, tapi kalau sekarang bisa dibongkar secara hukum, saya sangat mendukung,” tegasnya. Dia berharap Kejaksaan Agung bisa mengusut kasus ini secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu atau dua pihak saja.
Ahok juga meminta agar masyarakat terus mengawal kasus ini agar tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menurutnya, dukungan publik sangat penting agar proses hukum bisa berjalan transparan dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Saya harap masyarakat terus mengawasi, karena ini bukan hanya soal satu dua orang, tapi menyangkut masa depan energi Indonesia,” katanya. Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN strategis seperti Pertamina.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini agar tidak ada pihak yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dan energi menilai bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi di tubuh Pertamina. Menurut mereka, berbagai praktik yang merugikan negara harus diungkap dan diperbaiki agar BUMN energi tersebut bisa lebih sehat secara finansial serta lebih kompetitif di tingkat global.
Masyarakat pun menunggu langkah-langkah konkret dari Kejaksaan Agung terkait proses penyelidikan lebih lanjut. Banyak pihak yang berharap agar kasus ini bisa diusut hingga ke akar permasalahan dan tidak berhenti hanya pada level eksekutif saja.
Ke depannya, publik berharap agar tata kelola BUMN bisa lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan negara. Dengan meningkatnya pengawasan serta perbaikan sistem pengelolaan, diharapkan BUMN strategis seperti Pertamina dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jika penyidikan berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat bisa diproses secara hukum, maka ini akan menjadi titik balik bagi sektor energi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani kasus korupsi juga akan meningkat, terutama jika kasus ini bisa diselesaikan dengan adil dan transparan.
Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, publik berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi perusahaan BUMN lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan serta kebijakan bisnisnya. Ke depan, pengawasan terhadap BUMN harus semakin diperketat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. (dda)
