IHSG Anjlok! Ini Langkah Prabowo untuk Stabilkan Pasar Saham

IHSG anjlok lebih dari 5%! Presiden Prabowo siapkan deregulasi, digitalisasi, dan komunikasi dengan investor untuk stabilkan pasar saham Indonesia.
Pada Selasa, 18 Maret 2025, pasar saham Indonesia, yang tercermin dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), mengalami penurunan tajam lebih dari 5%.
Penurunan ini sangat signifikan dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan saham atau yang dikenal dengan istilah trading halt.
Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku pasar yang melihat adanya ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi pemerintah yang berpotensi memperburuk kondisi pasar saham.
Namun, di tengah penurunan IHSG yang tajam ini, pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meredakan kekhawatiran para investor.
Apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh Prabowo untuk mengatasi krisis ini? Berikut adalah rangkuman dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi gejolak pasar saham Indonesia.
Penyebab IHSG Anjlok
Sebelum membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan IHSG mengalami penurunan lebih dari 5%.
Salah satu alasan utama yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), adalah adanya ketidakjelasan dalam kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketidakpastian di pasar.
Beberapa investor menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak cukup transparan, sehingga mereka memilih untuk menarik investasinya dari pasar saham.
Kondisi ini memperburuk kinerja IHSG, yang akhirnya menyebabkan perdagangan saham di BEI dihentikan sementara.
Menurut Mari, meskipun kebijakan pemerintah sebenarnya tidak anti-pasar, persepsi yang berkembang di kalangan investor adalah adanya ketidakpastian yang harus segera diselesaikan.
Langkah Presiden Prabowo untuk Menstabilkan Pasar Saham

Sebagai respons terhadap anjloknya IHSG, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bagi pasar saham
Sebagai respons terhadap anjloknya IHSG, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bagi pasar saham. Beberapa langkah yang sudah disiapkan antara lain:
1. Penyederhanaan Regulasi dan Deregulasi
Langkah pertama yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah melakukan penyederhanaan regulasi dan deregulasi di sektor investasi.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Prabowo telah memerintahkan agar semua regulasi yang berbelit-belit disederhanakan.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat proses investasi di Indonesia.
Luhut menjelaskan bahwa deregulasi ini akan mencakup penyederhanaan aturan-aturan yang berlaku di sektor investasi, dengan tujuan agar investor dapat lebih mudah dan cepat berinvestasi di Indonesia.
Semua proses akan diupayakan untuk dapat diakses secara online, memberikan transparansi yang lebih tinggi dan memudahkan investor dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan.
2. Peluncuran GovTech untuk Mempercepat Digitalisasi Layanan Publik
Salah satu inisiatif besar yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah peluncuran government technology atau GovTech, yang direncanakan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025.
GovTech adalah platform digital yang memungkinkan seluruh layanan publik di kementerian/lembaga dapat diakses secara online oleh masyarakat dan investor.
Layanan ini bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi dan mempermudah akses informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar.
Luhut mengungkapkan bahwa melalui platform ini, seluruh proses dan informasi publik yang dibutuhkan akan lebih transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh investor.
Diharapkan, ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mengurangi ketidakpastian yang selama ini menghambat aliran modal ke pasar saham Indonesia.
3. Komunikasi yang Lebih Intens dengan Investor
Selain kebijakan deregulasi dan digitalisasi, Presiden Prabowo juga menyadari pentingnya komunikasi yang lebih baik dengan para investor pasar saham.
Dalam hal ini, Prabowo diharapkan dapat lebih sering berinteraksi dengan investor untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai kebijakan pemerintah.
Mari Elka Pangestu, sebagai Wakil Ketua DEN, menegaskan bahwa komunikasi langsung dari Presiden Prabowo sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian yang ada di pasar.
Ia menyarankan agar Presiden Prabowo memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan, agar para investor merasa lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia.
Sebagai langkah lebih lanjut, Prabowo sudah mulai mempersiapkan pertemuan antara dirinya dengan para investor pasar saham.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa saat ini tengah diatur jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo dan para investor untuk membahas berbagai hal yang menjadi perhatian mereka.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, diharapkan pasar saham Indonesia dapat segera pulih dan kembali stabil.
Penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan publik, dan komunikasi yang lebih intens dengan para investor diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi penyebab ketidakstabilan pasar.
Penting untuk diingat bahwa stabilitas pasar saham tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada persepsi dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Oleh karena itu, pemerintah harus terus bekerja keras untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan transparan.
Anjloknya IHSG yang lebih dari 5% pada Selasa (18/3) kemarin telah menciptakan kekhawatiran di pasar saham Indonesia.
Namun, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.
Diharapkan, langkah-langkah ini dapat menstabilkan pasar saham dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Ke depan, kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ini diterapkan dan apakah dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (WAN)