Hadapi Tarif 32% dari AS, Pemerintah Tambah Volume Impor Untuk Tekan Defisit Perdagangan

Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam menanggapi kebijakan perdagangan baru dari Amerika Serikat (AS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan volume impor dari AS guna mengurangi defisit neraca perdagangan antara kedua negara.

Langkah ini diambil menyusul keputusan AS untuk memberlakukan tarif balasan atau resiprokal sebesar 32% terhadap produk ekspor Indonesia. Kebijakan tarif tinggi ini menjadi respons dari defisit perdagangan yang dialami AS dalam hubungan dagangnya dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia mencapai angka US$ 18 miliar. Nilai ini dinilai cukup signifikan sehingga mendorong AS untuk mengambil langkah proteksionis terhadap produk-produk ekspor Indonesia.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa peningkatan volume impor dari AS dapat membantu menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara. Oleh karena itu, langkah ini dibahas secara serius dalam rapat koordinasi bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha nasional.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas berbagai strategi untuk merespons kebijakan tarif baru dari AS. Salah satu fokus utama adalah identifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

Sektor makanan dan pakaian jadi menjadi sorotan utama karena selama ini merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia ke pasar AS. Kedua sektor ini kini menghadapi tantangan besar akibat kenaikan tarif masuk yang diberlakukan oleh pemerintah AS.

Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memperkecil delta atau selisih antara impor dan ekspor dengan AS. Pemerintah menargetkan angka US$ 18 miliar tersebut bisa ditekan melalui peningkatan volume impor yang terukur dan terarah.

Komoditas import Indonesia dari AS

Pemerintah berencana mengimpor produk-produk yang sudah umum didatangkan dari AS seperti gandum, kapas, dan produk migas. Komoditas ini dipilih karena memiliki kebutuhan pasar yang besar di dalam negeri serta sudah dikenal luas dalam rantai pasok Indonesia.

Selain itu, Airlangga menyebut bahwa pemerintah juga akan fokus pada 10 produk impor dan ekspor teratas dalam perhitungan neraca perdagangan. Produk ekspor utama seperti elektronik, mebel kayu, sepatu, tembaga, dan emas akan menjadi prioritas dalam negosiasi.

Dari sisi impor, Indonesia akan mempertimbangkan untuk meningkatkan pembelian produk semikonduktor dari AS. Semikonduktor menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai industri manufaktur di Indonesia.

Proposal peningkatan volume impor ini akan dimasukkan dalam dokumen negosiasi resmi Indonesia kepada pihak AS. Pemerintah akan menyusun strategi diplomasi ekonomi agar langkah ini diterima sebagai solusi jangka menengah dalam meredam ketegangan dagang.

Tidak hanya itu, Indonesia juga akan mengkaji berbagai alternatif kebijakan non-tarif sebagai upaya tambahan. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi target pengurangan defisit tanpa membebani industri dalam negeri secara berlebihan.

Airlangga menambahkan bahwa tarif impor Indonesia terhadap produk-produk dari AS saat ini relatif rendah. Bahkan, untuk komoditas seperti gandum dan kedelai, tarif impor sudah berada di angka 0%.

Pemerintah juga tengah meninjau kemungkinan penyesuaian pada komponen perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang impor tertentu. Langkah ini akan diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi domestik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa strategi ini telah diantisipasi oleh pemerintah sejak awal. Pemerintah juga telah menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai asosiasi pelaku usaha terkait dampak kebijakan ini.

Febrio mengatakan bahwa masukan dari para pengusaha menjadi bahan penting dalam merancang strategi nasional. Pemerintah mendengarkan dan memahami kebutuhan pelaku usaha dalam menjaga daya saing di pasar ekspor.

Ia menyebutkan bahwa sektor ekspor unggulan Indonesia ke AS saat ini didominasi oleh produk elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta sepatu. Ketiga sektor ini telah memiliki pengalaman dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

Menurut Febrio, para pelaku usaha telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merespons kebijakan baru dari AS. Mereka juga secara aktif berkonsultasi dengan pemerintah dalam menavigasi perubahan kebijakan dagang ini.

Langkah kolaboratif ini menjadi kunci untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi agar dapat menjaga keberlanjutan ekspor dan stabilitas perdagangan luar negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menyoroti dampak kebijakan peningkatan impor terhadap industri dalam negeri. Ia menyebut bahwa langkah ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi sektor industri nasional.

Faisol menjelaskan bahwa peningkatan impor, jika tidak dikendalikan dengan baik, bisa berdampak pada persaingan produk dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan protektif dan insentif bagi pelaku industri lokal agar tetap kompetitif.

Menurutnya, pemerintah akan memastikan bahwa kebijakan peningkatan impor tidak melemahkan daya saing industri nasional. Justru, kebijakan ini diharapkan menjadi stimulus bagi perbaikan kualitas dan efisiensi produksi dalam negeri.

Pemerintah juga akan mengawasi ketat setiap kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan diplomatik dan kepentingan ekonomi nasional.

Faisol menambahkan bahwa langkah peningkatan impor juga bisa menjadi peluang jika diarahkan pada sektor yang menunjang produktivitas nasional. Misalnya, impor bahan baku dan teknologi yang belum tersedia di dalam negeri.

Dengan demikian, peningkatan impor bukan semata-mata beban, melainkan juga bisa menjadi pintu masuk untuk peningkatan daya saing industri lokal. Kuncinya adalah pengelolaan yang cermat dan transparan dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan volume impor yang dilakukan Indonesia merupakan bagian dari diplomasi dagang yang dinamis. Langkah ini diambil untuk menghindari konflik dagang berkepanjangan yang bisa merugikan kedua negara.

Di sisi lain, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga neraca perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan. Pemerintah berharap negosiasi dengan AS bisa menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Melalui strategi ini, Indonesia menunjukkan kesiapan dalam merespons dinamika global yang terus berubah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. (dda)