Driver Ojol Ramai-Ramai Protes Bonus Lebaran 2025, Ini Penyebabnya!
Para driver ojol melakukan aksi protes di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, menuntut bonus Hari Raya yang lebih adil.
Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) akhirnya cair menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.
Namun, pencairan bonus ini justru menuai kekecewaan di kalangan mitra driver karena besaran yang diterima jauh dari harapan.
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) melaporkan bahwa banyak driver ojol yang hanya menerima bonus sebesar Rp50.000.
Ketua SPAI, Lily Pujiati, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut sangat tidak manusiawi, mengingat penghasilan driver ojol dalam satu tahun bisa mencapai Rp33 juta.
“Nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima Presiden bahwa platform akan memberikan THR ojol sebesar Rp1 juta bagi setiap pekerjanya,” ujar Lily pada Minggu (23/3/2025).
Ketentuan yang Dinilai Tidak Adil
Gelombang protes driver ojol terkait besaran BHR yang jauh dari harapan menunjukkan bahwa masih banyak ketidakadilan dalam sistem transportasi online di Indonesia.
Menurut Lily, besaran BHR yang diberikan perusahaan transportasi online tidak adil dan penuh diskriminasi.
Aplikator menetapkan beberapa kategori dengan syarat yang dianggap sulit dipenuhi oleh sebagian besar mitra driver. Kategori tersebut mencakup:
- Hari aktif minimal 25 hari per bulan
- Jam kerja online 200 jam per bulan
- Tingkat penerimaan order 90% per bulan
- Tingkat penyelesaian trip 90% per bulan
Selain itu, besarnya potongan yang dilakukan oleh platform, yang bisa mencapai 50%, semakin membebani pengemudi. Hal ini membuat pendapatan mereka berkurang drastis dan seolah-olah tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bonus yang layak.
Protes dan Rencana Aksi ke Kemnaker
Merespons keluhan para driver, SPAI berencana mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Selatan pada Selasa (25/3/2025) untuk melakukan pengaduan massal. Mereka akan melaporkan ketidakadilan dalam pembagian BHR yang dinilai tidak layak.
“Kami menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksol (taksi online), dan kurir untuk bersama-sama mendatangi Kemnaker. Kami menolak THR ojol yang tidak manusiawi,” kata Lily dalam keterangannya.
Lily juga mengimbau kepada pengemudi transportasi online di luar Jabodetabek agar mendatangi kantor daerah yang mengurusi ketenagakerjaan untuk menyampaikan pengaduan mereka.
Pencairan BHR oleh Gojek
Salah satu perusahaan transportasi online, Gojek, mulai mencairkan BHR pada 22-24 Maret 2025. Besaran bonus yang diberikan bervariasi berdasarkan kategori yang dibuat perusahaan, yaitu:
Besaran Bonus Hari Raya Gojek
- Mitra Juara Utama
Roda dua: Rp900.000
Roda empat: Rp1,6 juta - Mitra Juara
Roda dua: Rp450.000
Roda empat: Rp800.000 - Mitra Unggulan
Roda dua: Rp250.000
Roda empat: Rp500.000 - Mitra Andalan
Roda dua: Rp100.000
Roda empat: Rp100.000 - Mitra Harapan
Roda dua: Rp50.000
Roda empat: Rp50.000
Chief of Public Policy & Government Relations GoTo, Ade Mulya, menyatakan bahwa pemberian BHR ini didasarkan pada tingkat produktivitas, kontribusi mitra, serta kapasitas finansial perusahaan.
“Dengan komitmen untuk terus menghadirkan solusi yang berkeadilan dan transparan, pemberian BHR ini disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan agar tetap berkelanjutan,” ujar Ade dalam keterangan resminya, Minggu (23/3/2025).
Namun, banyak driver ojol yang merasa bahwa sistem kategori ini justru menjadi cara perusahaan untuk mengurangi jumlah bonus yang diberikan.
Mereka berpendapat bahwa semua driver seharusnya menerima bonus yang lebih layak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang memberatkan.
Respons Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa driver ojol hingga kurir akan menerima bonus hari raya.
Ia mendapat laporan bahwa besaran BHR yang diterima pengemudi online berkisar Rp1 juta per orang.
Namun, setelah mengetahui realitas di lapangan, di mana banyak driver hanya menerima Rp50.000, Prabowo merasa tidak puas dan mengimbau aplikator untuk memberikan bonus yang lebih besar.
“Saya mendengar mereka (driver ojol) akan terima kurang lebih Rp1 juta tiap pekerja. Saya mengimbau ke swasta kalau bisa ya ditambah lah. Ini mengimbau ya, kalau mengimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden mengimbau, perusahaan harus tahu bahwa para pekerja inilah yang memberi keuntungan bagi mereka,” ujar Prabowo dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Seruan ke Pemerintah untuk Aturan yang Lebih Jelas
Kasus BHR ojol ini menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi oleh pekerja sektor transportasi online di Indonesia.
Tidak adanya regulasi yang jelas terkait status pekerja transportasi online membuat mereka tidak memiliki jaminan kesejahteraan yang layak.
Serikat pekerja terus mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi yang mengatur hubungan antara aplikator dan mitra pengemudi dengan lebih adil.
Salah satu tuntutan utama adalah agar pemerintah mewajibkan perusahaan transportasi online untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan yang lebih jelas, termasuk kepastian bonus tahunan dan tunjangan lainnya.
Dengan semakin banyaknya pengemudi transportasi online yang bergantung pada pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk bekerja sama menciptakan sistem yang lebih berkeadilan.
Gelombang protes driver ojol terkait besaran BHR yang jauh dari harapan menunjukkan bahwa masih banyak ketidakadilan dalam sistem transportasi online di Indonesia.
Meskipun perusahaan mengklaim telah memberikan bonus berdasarkan kapasitas finansial dan produktivitas mitra, banyak driver merasa sistem ini hanya menjadi dalih untuk mengurangi hak mereka.
Aksi protes yang akan dilakukan oleh SPAI di Kemnaker menjadi upaya untuk menuntut keadilan bagi para pengemudi ojol.
Dengan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, diharapkan ada perubahan yang lebih baik dalam skema pemberian bonus dan kesejahteraan bagi pekerja transportasi online di masa depan.(vip)
