
Profil dan Rekam Jejak Dari Bos-bos Danantara yang Ditunjuk Presiden Prabowo
Pemerintah Indonesia resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp15.000 triliun. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Danantara akan dikelola oleh para tokoh berpengalaman di bidang ekonomi dan investasi yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo. Mereka adalah Rosan P. Roeslani sebagai CEO, Dony Oskaria sebagai COO, Pandu Sjahrir sebagai CIO, Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan Muliaman D. Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
Kehadiran para bos Danantara ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan investasi BUMN. Dengan pengalaman dan jaringan yang luas, mereka dituntut untuk memastikan dana yang sangat besar ini dapat dikelola secara transparan dan produktif.
Namun, di balik rekam jejak mereka yang impresif, beberapa kontroversi juga menyertai perjalanan karier masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih dekat profil dan latar belakang para pemimpin Danantara serta dinamika yang mengiringi perjalanan mereka.
Profil dan Rekam Jejak Dari Bos-bos Danantara yang Ditunjuk Presiden Prabowo
Berikut ini adalah profil serta rekam jejak dari bos-bos Danantara yang ditunjuk presiden Prabowo:
1. Rosan P. Roeslani – Chief Executive Officer (CEO)

Rosan P. Roeslani
Rosan Perkasa Roeslani lahir pada 31 Desember 1968 di Jakarta, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Antwerpen European University, Belgia, dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Oklahoma State University, Amerika Serikat. Karier profesionalnya dimulai sebagai pengusaha dengan mendirikan Recapital Group, sebuah perusahaan investasi terkemuka di Indonesia.
Sebelum ditunjuk untuk menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan memiliki pengalaman luas di sektor publik dan swasta. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) periode 2015-2021, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2021-2023, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Juli hingga Oktober 2023. Pada 19 Agustus 2024, ia dilantik sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Namun, perjalanan karier Rosan tidak lepas dari kontroversi. Salah satunya adalah keterlibatannya dalam kasus pengalihan saham PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2013, di mana ia bersama rekannya diduga terlibat dalam transaksi yang merugikan pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, Rosan tetap melanjutkan kariernya dan dipercaya memegang berbagai posisi strategis di pemerintahan dan sektor swasta.
2. Dony Oskaria – Direktur Operasional atau Chief Operating Officer (COO)

Dony Oskaria
Dony Oskaria dikenal sebagai eksekutif berpengalaman di industri pariwisata dan aviasi. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan memiliki peran penting dalam restrukturisasi perusahaan tersebut. Selain itu, Dony juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, di mana ia berkontribusi dalam upaya pemulihan kinerja maskapai nasional tersebut.
Sebelum ditunjuk untuk bergabung dengan Danantara, Dony menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sejak Oktober 2023. Dalam kapasitasnya tersebut, ia bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan berbagai perusahaan milik negara, khususnya di sektor pariwisata dan transportasi. Pengalaman luasnya di bidang operasional diharapkan dapat membawa efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset Danantara.
Meskipun memiliki rekam jejak yang solid, Dony pernah menghadapi kritik terkait kinerjanya di Garuda Indonesia. Beberapa pihak menyoroti keputusan-keputusan manajerial yang dianggap kurang tepat, yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Namun, Dony menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya selalu didasarkan pada analisis mendalam dan bertujuan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan.
3. Pandu Sjahrir – Direktur Investasi atau Chief Investment Officer (CIO)

Pandu Sjahrir
Pandu Patria Sjahrir lahir pada 17 Mei 1979 di Boston, Amerika Serikat. Ia merupakan putra dari ekonom Sjahrir dan Nurmala Kartini Sjahrir, yang juga merupakan adik dari Luhut Binsar Pandjaitan, menjadikannya keponakan dari tokoh politik tersebut.
Kariernya dimulai di sektor keuangan, dengan bekerja di sejumlah perusahaan investasi ternama di Amerika Serikat sebelum kembali ke Indonesia. Di tanah air, Pandu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), sebuah perusahaan energi terkemuka.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai investor aktif di sektor teknologi dan digital, dengan menjadi salah satu pendiri dan mitra pengelola di perusahaan modal ventura Indies Capital. Pandu juga berperan sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), di mana ia berkontribusi dalam pengembangan ekosistem fintech di Indonesia.
Namun, perjalanan karier Pandu tidak lepas dari kontroversi. Keterkaitannya dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan menimbulkan spekulasi mengenai potensi konflik kepentingan, terutama mengingat posisinya di berbagai perusahaan dan organisasi strategis.
4. Erick Thohir – Ketua Dewan Pengawas

Erick Thohir
Erick Thohir lahir pada 30 Mei 1970 di Jakarta, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Glendale University dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari National University, California.
Erick dikenal sebagai pengusaha sukses dengan portofolio bisnis yang luas, mulai dari media, olahraga, hingga energi. Ia merupakan pendiri Mahaka Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan.Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Erick memiliki pengalaman di pemerintahan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2019-2024.
Namun, kiprah Erick tidak luput dari kontroversi. Beberapa keputusan bisnisnya, seperti akuisisi klub sepak bola asing, menuai kritik terkait efektivitas dan manfaatnya bagi Indonesia. Selain itu, selama menjabat sebagai Menteri BUMN, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi terhadap upaya restrukturisasi dan isu transparansi dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
5. Muliaman D. Hadad – Wakil Ketua Dewan Pengawas

Muliaman D. Hadad
Muliaman Darmansyah Hadad lahir pada 3 April 1960 di Bekasi, Indonesia. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan master serta doktoralnya di bidang ekonomi dari Monash University, Australia. Kariernya banyak dihabiskan di sektor perbankan dan regulasi keuangan, menjadikannya salah satu pakar di bidang tersebut.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman pernah memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2012-2017. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, di mana ia berperan dalam pengambilan kebijakan moneter dan pengawasan perbankan. Pengalamannya yang luas di sektor keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan dan pengelolaan investasi Danantara.
Namun, selama masa kepemimpinannya di OJK, Muliaman menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik terkait efektivitas pengawasan terhadap industri keuangan. Beberapa kasus gagal bayar dan skandal keuangan yang terjadi selama masa jabatannya menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan responsivitas OJK dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki oleh para pemimpin Danantara, diharapkan pengelolaan dana BUMN sebesar Rp15.000 triliun dapat berjalan efektif dan transparan. Meskipun demikian, pengawasan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan Danantara tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. (dda)