Daftar provinsi yang berlakukan pemutihan pajak kendaraan 2025, hapus denda dan tunggakan pajak, bayar hanya untuk tahun berjalan
Pada tahun 2025, sejumlah provinsi di Indonesia memberikan kesempatan emas bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak melalui program pemutihan pajak kendaraan.
Program ini tidak hanya menghapuskan denda keterlambatan, tetapi juga mengampuni tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor pada tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini menjadi kabar baik bagi pemilik kendaraan yang selama ini terbebani dengan denda dan tunggakan pajak yang terus menumpuk.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kendaraan.
Dengan adanya program ini, pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan (2025), tanpa perlu memikirkan denda atau tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
Berikut adalah daftar provinsi yang memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025:
1. Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025.
Dalam program ini, tidak hanya denda keterlambatan yang dihapuskan, tetapi juga tunggakan pokok pajak kendaraan dari tahun-tahun sebelumnya.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat ini dimulai pada 20 Maret 2025 dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2025.
Bagi pemilik kendaraan di wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindari denda yang terakumulasi selama bertahun-tahun.
Program ini berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online maupun offline di seluruh wilayah Jawa Barat.
2. Jawa Tengah
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah mengumumkan bahwa program ini membebaskan denda dan menghapuskan tunggakan pokok pajak.
Program pemutihan pajak yang diberlakukan di Jawa Tengah dimulai pada 8 April 2025 dan akan berakhir pada 30 Juni 2025.
Masyarakat Jawa Tengah dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan mendatangi Samsat terdekat untuk melakukan pembayaran pajak tahun berjalan (2025).
Masyarakat sebagai pemilik kendaraan akan mendapatkan pembebasan atas tunggakan dan denda pajak yang belum dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Banten
Pemerintah Provinsi Banten juga mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan di Banten berlangsung mulai 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025.
Program ini memberikan pembebasan atas denda dan tunggakan pajak kendaraan yang belum dibayarkan pada tahun 2024 dan sebelumnya, dengan syarat pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun 2025.
Program ini berlaku bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2024 atau sebelumnya.
Bagi pemilik kendaraan yang memenuhi persyaratan ini, kesempatan untuk menghapuskan denda dan tunggakan pajak menjadi peluang besar.
sejumlah provinsi di Indonesia memberikan kesempatan emas bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak
4. Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025.
Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud, mengumumkan bahwa program ini berlaku mulai 8 April 2025 hingga 30 Juni 2025.
Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim ini berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan.
Pemilik kendaraan di Kaltim hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun 2025 dan akan dibebaskan dari tunggakan pajak dan denda dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun, program ini tidak berlaku untuk kendaraan baru, kendaraan yang melakukan mutasi antarprovinsi, serta kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau ganti mesin.
5. Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan insentif berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak di Sulawesi Tengah berlaku mulai 14 April 2025 hingga 14 Mei 2025.
Program ini memberikan pembebasan atas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
Program pemutihan ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak mencakup kendaraan baru, kendaraan ex dump/lelang, dan kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah.
Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun 2025 untuk mendapatkan pembebasan atas tunggakan dan denda pajak.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sangat penting bagi banyak pemilik kendaraan yang mungkin sudah lama menunggak pajak kendaraan mereka.
Tanpa adanya pemutihan, denda keterlambatan pajak kendaraan akan terus bertambah setiap tahun, dan tunggakan pajak yang belum dibayar akan terus menumpuk.
Dengan adanya program pemutihan pajak ini, masyarakat dapat mengurangi beban finansial mereka dengan hanya membayar pajak tahun berjalan tanpa perlu memikirkan tunggakan dan denda.
Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk melakukan pembaruan status pajak kendaraan yang tertunggak.
Ketentuan Umum Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Secara umum, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di berbagai provinsi ini memiliki beberapa ketentuan yang perlu dipahami oleh masyarakat, di antaranya:
1, Pembayaran Pajak Tahun 2025
Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun 2025 untuk mendapatkan pembebasan atas tunggakan dan denda pajak kendaraan yang belum dibayar.
2. Periode Pemutihan
Setiap provinsi memiliki jadwal yang berbeda untuk pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan, umumnya berlangsung hingga 30 Juni 2025.
3. Tidak Berlaku untuk Kendaraan Baru
Program pemutihan pajak kendaraan tidak berlaku untuk kendaraan yang baru terdaftar, kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, ganti mesin.
4. Pajak Kendaraan Harus Dibayar Langsung
Pembayaran dapat dilakukan di Samsat terdekat atau melalui sistem online yang disediakan oleh pemerintah setempat.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh lima provinsi di Indonesia pada tahun 2025 adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemilik kendaraan.
Pemutihan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. (WAN)
