Pengamat migas menilai Erick Thohir harus dinonaktifkan sementara buntut dugaan korupsi oplos BBM di Pertamina.
Kasus dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax yang menyeret sejumlah pejabat Pertamina terus menjadi sorotan publik.
Salah satu pakar sektor minyak dan gas (migas), yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Menurutnya, langkah ini sangat penting demi menjaga kredibilitas pemerintah dalam memberantas korupsi.
Yusri menyatakan bahwa jika Prabowo memang berkomitmen untuk memerangi korupsi, maka sebaiknya Erick Thohir segera dinonaktifkan dari jabatannya.
“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” ujar Yusri dalam pernyataannya pada Senin (3/3/2025).
Lebih lanjut, Yusri menjelaskan bahwa Erick Thohir dianggap telah menciptakan ekosistem bisnis minyak mentah, BBM, dan LPG yang didominasi oleh kartel minyak.
Hal ini berdampak pada sistem pengadaan yang tidak transparan dan merugikan masyarakat sebagai pengguna BBM.
“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” tegasnya.
Sikap Erick Thohir Disorot Publik
Kasus dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax menyeret nama pejabat tinggi, memicu desakan pencopotan Erick Thohir.
Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.
Namun, setelah pertemuannya dengan Jaksa Agung, Erick tiba-tiba menyatakan akan mengevaluasi direksi yang terlibat dalam kasus ini.
Menurut Yusri, pernyataan Erick tersebut seolah hanya menjadi strategi untuk mengamankan citranya.
Padahal, sejak awal, sebagai Menteri BUMN, Erick memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi seluruh proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah, termasuk Pertamina.
“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Direktur Utama Pertamina,” lanjutnya.
Kasus ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan dugaan praktik curang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam periode 2018-2023.
Skandal ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sektor energi nasional.
Desakan dari Media Sosial
Selain desakan dari pakar migas, dorongan untuk menonaktifkan Erick Thohir juga datang dari masyarakat, terutama di media sosial.
Salah satu akun TikTok bernama @BukanKabarBiasa turut menyuarakan aspirasi agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan tegas terhadap Erick.
“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Unggahan tersebut pun ramai diperbincangkan netizen. Banyak pengguna media sosial yang menganggap bahwa Erick Thohir harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pertamina. Beberapa di antaranya bahkan meminta Erick untuk mundur secara sukarela.
Akun TikTok @Yetty Tjan, misalnya, berkomentar bahwa jika insiden seperti ini terjadi di Jepang, maka pejabat terkait pasti sudah mundur tanpa perlu diminta. “Kalau di Jepang, sudah mundur teratur,” tulis akun tersebut dalam komentarnya.
Dukungan agar Erick Thohir segera dinonaktifkan juga datang dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa bahwa skandal ini telah merugikan rakyat kecil.
Dengan kenaikan harga BBM yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dugaan praktik korupsi di Pertamina semakin memperburuk situasi ekonomi rakyat.
Oleh karena itu, penonaktifan Erick dinilai sebagai langkah konkret untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar serius dalam memerangi korupsi.
Keyakinan Terhadap Kejagung
Yusri menegaskan bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung sangat profesional dan diyakini telah memiliki cukup bukti dalam mengusut kasus ini.
Menurutnya, publik harus mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan agar kasus ini dapat dituntaskan tanpa adanya intervensi politik.
“Kejagung memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini.
Kami percaya bahwa mereka akan bekerja secara independen dan profesional untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Yusri.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kasus korupsi di sektor migas bukanlah hal yang baru.
Oleh sebab itu, peran Menteri BUMN dalam pengawasan bisnis Pertamina seharusnya lebih ketat agar praktik serupa tidak terus berulang di masa depan.
Respons Pemerintah Ditunggu
Hingga kini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan untuk menonaktifkan Erick Thohir.
Namun, tekanan dari berbagai pihak semakin meningkat seiring dengan berkembangnya penyelidikan kasus ini.
Banyak yang berharap agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas demi menjaga integritas pemerintahan.
Sementara itu, Kejagung masih terus mengembangkan penyelidikan dan kemungkinan besar akan ada tersangka baru yang diumumkan dalam waktu dekat.
Publik pun menanti bagaimana pemerintah akan merespons situasi ini dan apakah Erick Thohir benar-benar akan dinonaktifkan demi kelancaran proses hukum.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan janji kampanye mereka untuk memberantas korupsi di tubuh pemerintahan.
Jika tidak ada langkah nyata yang diambil, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin menurun.
Dengan semakin besarnya tekanan publik, keputusan Presiden Prabowo terkait status Erick Thohir dalam kabinetnya akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu ke depan.
Apakah Erick akan dinonaktifkan demi mendukung transparansi dan integritas hukum, ataukah ia tetap dipertahankan?
Semua itu akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi di sektor migas.(vip)
