Begini Penjelasan Istana Terkait Isu Reshuffle Prabowo – Gibran!

Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Prabowo dalam acara puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan, dan korupsi. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menindak tegas anggota kabinet yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh.

Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya reshuffle dalam kabinet. Menyusul hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan penjelasan resmi terkait isu yang beredar.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/2/2025), Hasan menegaskan bahwa soal perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa hanya Presiden yang mengetahui apakah ada rencana reshuffle, kapan waktu yang tepat, serta siapa saja yang akan diganti.

“Ya, yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.

Hasan juga menambahkan bahwa peringatan tegas yang disampaikan Prabowo bukan hal baru. Presiden telah beberapa kali mengingatkan jajarannya untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Hasan menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan merupakan sebuah arahan umum yang harus diikuti oleh seluruh anggota kabinet.

Peringatan Tegas Prabowo

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan sebelumnya menegaskan bahwa ia tidak segan-segan untuk menindak tegas siapa saja yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 NU, Prabowo mengajak para menterinya untuk mengoreksi diri.

“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ia menyatakan tekad untuk terus berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia, meskipun menyadari adanya tantangan dan perlawanan. “Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” tambahnya.

Pernyataan tegas ini, meskipun tidak menyebutkan nama, menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya reshuffle dalam kabinet. Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan dari beberapa pihak yang menganggap bahwa tindakan tegas Prabowo bisa saja mencakup pergantian menteri-menteri yang dianggap tidak bekerja sesuai harapan.

Penjelasan Istana terkait dengan isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran yang mencuat

Penjelasan Istana Terkait Isu Reshuffle

Kepala PCO, Hasan Nasbi, menjelaskan Prabowo sering kali memberikan arahan dan peringatan kepada jajarannya sebagai bentuk upaya untuk memastikan bahwa pemerintahannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Jadi ini bukan yang pertama. Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi kemudian memberikan arahan juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya Presiden juga seperti itu,” kata Hasan.

Hasan menegaskan bahwa meskipun ada peringatan yang diberikan, kondisi kabinet saat ini masih berjalan dengan baik. Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan apresiasi kepada para menteri yang telah bekerja dengan baik dalam rapat evaluasi 100 hari pertama pemerintahannya. Ia menyebutkan bahwa apresiasi tersebut mencerminkan bahwa kabinet saat ini masih solid dan dapat bekerja dengan baik.

“Menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada anggota kabinet. Karena sudah menjalankan arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik dan itu tercermin dalam approval rating kan,” jelasnya.

Hasil Survei Apresiasi Terhadap Kerja Kabinet

Hasan mengungkapkan bahwa kerja baik yang dilakukan oleh kabinet saat ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh tiga lembaga survei terkemuka. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah.

Sebagai contoh, survei dari Kompas menunjukkan angka approval rating sebesar 80,9%, sementara Indikator memberikan angka 79%, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatatkan angka 85%. Hasan menilai hasil ini sebagai bukti bahwa kerja keras kabinet Prabowo dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Kan itu bisa dibantah. Sudah ada 3 lembaga yang mengeluarkan approval rating dan itu bagus. Approval rating dari Kompas, 80,9%. Approval rating dari versi Indikator 79%. Kemaren versi Lembaga Survei Indonesia 85%. Ini kan bukti, bukti bahwa apresiasi yang diberikan presiden diberikan sesuai dengan fakta dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hasan.

Dengan hasil survei yang positif tersebut, Istana menilai bahwa kabinet saat ini masih berjalan dengan baik dan tidak perlu adanya perombakan dalam waktu dekat. Namun, meskipun demikian, Presiden Prabowo tetap mempertahankan kewenangannya untuk melakukan reshuffle jika dirasa perlu guna meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Isu reshuffle yang mencuat setelah peringatan tegas dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinet Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa Presiden sangat memperhatikan kinerja para menterinya. Meskipun ada spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle, Istana menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden, dan saat ini kabinet masih menunjukkan kinerja yang baik.

Hasil survei yang positif mengenai approval rating kabinet juga menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun demikian, Presiden tetap memiliki hak untuk melakukan reshuffle jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. (WAN)