Bantuan Prabowo Cair Juni 2025, Ada Diskon Listrik hingga Subsidi Gaji!
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersiap menyalurkan enam bentuk bantuan ekonomi pada 5 Juni 2025 mendatang
KLIKBERITA24.COM - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersiap menyalurkan enam bentuk bantuan ekonomi pada 5 Juni 2025 mendatang. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tetap berada di kisaran 5 persen, meskipun tekanan ekonomi global masih terasa.
Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi lintas kementerian akhir pekan lalu. Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa program bantuan ini disusun sebagai stimulus tambahan untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” tuturnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta Sabtu (24/5) kemarin.
Salah satu bentuk stimulus yang disiapkan adalah pemberian diskon pada moda transportasi publik, mulai dari kapal laut, kereta api, hingga pesawat. Diskon ini akan diberlakukan selama periode liburan sekolah, yakni bulan Juni hingga Juli 2025.
Diharapkan kebijakan pemberian diskon pada moda transportasi publik mampu mendorong mobilitas masyarakat serta menggerakkan sektor pariwisata dan jasa transportasi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan potongan tarif tol yang ditujukan kepada 110 juta pengendara selama periode yang sama. Potongan ini ditargetkan mampu mengurangi beban biaya transportasi masyarakat, terutama yang melakukan perjalanan antarkota saat liburan sekolah.
Bantuan ketiga berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Program ini akan menyasar 79,3 juta pelanggan di seluruh Indonesia.
Dengan adanya keringanan diskon tarif listrik sebesar 50 persen, diharapkan pengeluaran rumah tangga dapat ditekan sehingga meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat.
Pemerintah juga meningkatkan alokasi bantuan sosial melalui program kartu sembako dan bantuan pangan
Pada saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan alokasi bantuan sosial yang selama ini telah berjalan. Tambahan tersebut akan disalurkan melalui program kartu sembako dan bantuan pangan.
Total sasaran penerima manfaat dari tambahan alokasi ini mencapai 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penambahan bantuan ini diharapkan menjadi penopang konsumsi utama masyarakat berpendapatan rendah.
Bentuk bantuan lainnya yang akan kembali digulirkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini ditujukan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Skema ini mirip dengan program bantuan serupa yang pernah dilaksanakan saat pandemi Covid-19 lalu, meskipun dengan nominal yang lebih kecil dari sebelumnya.
“Pemberian (bantuan) subsidi upah seperti (masa) covid. Besarannya lebih kecil (dari Rp600 ribu),” beber sang menko.
Sebagai catatan, pada tahun 2022 lalu, bantuan subsidi upah yang diberikan kepada para buruh yang memenuhi kriteria adalah sebesar Rp600 ribu dan disalurkan satu kali saja. Untuk tahun ini, walaupun besarannya lebih kecil, bantuan tersebut diharapkan tetap mampu memberikan nafas tambahan bagi para pekerja di sektor formal berpenghasilan rendah.
Bentuk dukungan terakhir dalam paket bantuan tersebut adalah perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Diskon ini ditujukan untuk para pekerja yang berada di sektor padat karya, yakni sektor dengan jumlah tenaga kerja besar yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
Bantuan perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dianggap penting guna menjaga keberlanjutan operasional sektor tersebut sekaligus menjamin perlindungan sosial bagi para buruh.
Secara keseluruhan, enam bantuan ini diposisikan sebagai langkah strategis yang terukur untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya tercatat hanya 4,87 persen pada kuartal pertama 2025. Dengan mendorong konsumsi sebagai motor utama pertumbuhan, pemerintah berharap kuartal kedua dapat mencatatkan peningkatan signifikan dalam kontribusi domestik terhadap PDB nasional.
Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan proaktif pemerintah untuk menghadapi risiko perlambatan ekonomi global yang masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan bahwa daya beli masyarakat tidak melemah, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi seperti libur sekolah dan semester kedua tahun ini.
Dengan berbagai bentuk bantuan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal dan formal, hingga pelaku usaha transportasi serta jasa lainnya yang terdampak langsung dari perputaran konsumsi.
Pada akhirnya, enam program bantuan ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap berada di jalur positif menuju target tahunan sebesar 5 persen. Pemerintah pun terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas bantuan-bantuan tersebut, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (WAN)
